DEMAK – Keterbukaan informasi, sistem kepegawaian dan penentuan ketetapan anggaran menjadi jurus Pemkab Demak menyabet penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upaya pencegahan korupsi di 2022.
Hal itu pun disampain Bupati Demak Eisti’anah seusai menghadiri Sosialisasi bidang perdata dan tata usaha negara oleh kepala kejaksaan tinggi jawa tengah kepada perangkat daerah, kepala bagian, camat, ketua paguyuban kepala desa Tingkat Kecamatan dan Ketua APDESi Tingkat Kabupaten Demak dilaksanakan di Gedung Grhadika Bina Praja, Selasa (13/12/2022).
Diketahui bahwa Monitoring Centre Prevention (MCP) Tahun 2021 tertinggi yaitu kategori Pemerintahan Kabupaten diraih oleh Kabupaten Demak dengan skor 97 dan kategori Pemerintahan Kota diraih oleh Kota Semarang dengan skor 98
“Kemarin Pemerintah Demak mendapatkan penghargaan dari KPK itu 97 persen nilai MCP tertinggi di tingkatkan kabupaten se Indonesia,” kata Bupati, Selasa (13/12/2022).
Dengan pengahargaan tersebut, menjadi bukti bahwa Pemkab Demak bisa melakukan pencegahan korupsi dengan baik.
“Ini membuktikan kabupaten Demak telah memperbaiki sistem pemerintahannya keterbukaan informasi, sistem kepegawaian kami juga menjadi indikator dari penilian MCP kemudian ketepatan waktu menetukan anggaran juga nilai MCP, jadi bebrapa indikator yang perlu dibangakan,” jelasnya.
Meski telah mendapatkan penghargaan tersebut, kewaspadaan atas kemungkinan terjadi pelanggaran pun harus dipantau secara ketat.
Bahkan bila masyarakat masih menemukan penyelewangan ataupun pelanggaran kata Bupati, meminta masyarakat bisa segera melaporkan kepada pihaknya.
“Mungkin kalau masyarakat masih menemukan praktek mengatas namakan bupati bisa langsung melapor inspektorat, kami punya inspektorat dan tentunya kalau tidak terima bisa ke aph,” tutupnya.
