BANJARNEGARA – Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (11/11). Di kota dawet ayu, pria yang akrab disapa Hendi itu tiba untuk melakukan dialog dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Didampingin oleh sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 LKPP RI, kedatangan Hendi diterima langsung oleh Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto.
Di pendapa kabupaten, Hendi meminta agar Pemkab Banjarnegara dapat memaksimalkan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Sebab, jika anggaran belanja pemerintah kabupaten bisa berputar di wilayah sendiri, maka perekonomian Banjarnegara dapat terdongkrak. Sehingga Hendi pun kemudian mendorong Pemkab Banjarnegara untuk bisa mengintegrasikan kebutuhan belanjanya dengan potensi usaha setempat, terkhusus usaha mikro kecil.
Untuk itu, sebagai langkah awal, dirinya pun meminta agar seluruh pelaku usaha mikro kecil dapat dibantu dalam pengurusan nomor induk berusaha (NIB), untuk selanjutnya didampingi dalam menayangkan produk ke sistem katalog elektronik.
“Segera saja dikumpulkan seluruh pelaku usaha mikro kecil yang berpotensi, lalu lakukan pengurusan NIB dan akun SPSE di tempat. Nanti dari LKPP juga nungguin di tempat sampai produknya bisa dibeli di katalog,” ungkap Hendi.
Lebih lanjut, Hendi menegaskan, bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, LKPP juga harus memastikan proses pengadaan barang / jasa pemerintah bersih dari praktik KKN. Sehingga dirinya berharap komunikasi antara Pemkab Banjarnegara dan LKPP bisa terbuka, untuk kemudian bisa dilakukan supervisi dalam proses pengadaan yang akan dilakukan.
“Sekarang eranya sudah lain, sekarang eranya kita membangun republik ini dengan sebuah transparansi,” tegas mantang Walikota Semarang itu.
Di sisi lain, Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengapresiasi semangat Hendi untuk turun ke daerah melihat kondisi di lapangan.
“Semoga dengan mas Hendi datang ke sini, ke depan kita bisa lebih baik lagi, serta mendapat pencerahan terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Banjarnegara,” tuturnya.
