Demak – Warga pesisir di Kecamatan Bonang menggeruduk Kantor DPRD Demak, Jawa Tengah, menuntut penanganan dampak rob. Massa mengaku menderita akibat rob yang menggenangi rumah dan jalan-jalan selama bertahun-tahun.
Pantauan di lokasi, warga berorasi depan Gerbang Kantor DPRD Demak Jl Sultan Trenggono, Desa Katonsari, Kecamatan Demak di tengah rintik hujan. Sejumlah warga juga terlihat membanjiri Jalan Pantura jalur Demak-Semarang hingga setengah jalan.
Sebagian di antaranya berdiri di median jalan dan menghadap ke Kantor DPRD Demak. Jalan Pantura jalur Demak Semarang tersebut nampak macet sekitar 30 menit dari pukul 14.30 WIB-15.00 WIB. Aparat yang dipimpin Kapolres Demak turut mengamankan dan mengatur lalu lintas hingga aksi tersebut selesai.
“Kami sudah sangat menderita akibat rob yang ada tanpa ada blueprint rencana pembangunan yang ada di Kecamatan Bonang. Seolah olah kita seperti dibiarkan, seolah olah kita seperti ditenggelamkan,” kata Koordinator Aksi, Fahmi, usai massa aksi membubarkan diri, Kamis (8/12/2022).
Fahmi menyebut kondisi rob di wilayah pesisir Kecamatan Bonang, yaitu Tridesa: Morodemak, Purworejo, dan Margolinduk yang kini sudah sering meluas ke desa lainnya saat rob tinggi. Yaitu Desa Gebang, Tridonorejo, dan Gebangarum.
“Saat ini sudah meluas ke desa lainnya, Tridonorejo, Gebang, Gebangarum,” ujar Fahmi asal Desa Gebang itu.
Ia pun meminta agar pemerintah setempat hadir di Kecamatan Bonang untuk menyampaikan blueprint penanganan rob. Selain itu aksi yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur) tersebut meminta agar sungai-sungai menuju Tridesa agar bisa dinormalisasi.
“Kita menuntut DPRD, Bupati, dan dinas datang ke Bonang. Kita mau tahu blueprint pembangunan di Kecamatan Bonang ini seperti apa, apa yang ingin mereka lakukan untuk Bonang,” terangnya.
“Yang paling mendesak dari lima tuntutan itu ada dua, normalisasi sungai sehingga banjir rob yang ada di tiga desa di Kecamatan Bonang ini tidak semakin meluas, dan optimalisasi jalan. Karena selama ini transportasi menuju Tridesa di Kecamatan Bonang sangat jarang, bahkan tidak banyak angkutan yang mau masuk sehingga angkutan yang mau masuk pun biaya perjalanannya tinggi,” urainya.
Pihaknya menyebut akibat genangan rob, kendaraan milik warga banyak yang rusak.
“Motor dan mobil masyarakat setempat banyak yang tergenang air rob, air ganas sehingga mesinnya kena karat dan seringkali servis yang biasanya sebulan sekali jadi seminggu sekali,” keluhnya.
Ia menyadari kondisi rob merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi bersama. Ia berharap agar rob di Kecamatan Bonang menjadi perhatian hingga ke Pemerintah Pusat.
“Kalau hari ini kita tidak bergerak mungkin 5 tahun yang akan datang sudah sampai di tengah kota. Ini yang kita antisipasi dan ini yang kita diskusikan bareng temen-temen kita kawal bersama agar rob menjadi isu bersama,” jelasnya.
“Terutama di DPRD, Bupati Demak dan tidak hanya itu harapan kami juga menjadi perhatian di tingkat regional dan nasional. Karena kita sadar, APBD Kabupaten Demak tidak akan cukup untuk menangani rob yang ada di Kecamatan Bonang,” imbuhnya.
DPRD Janji Ajak Dinas Cek ke Bonang
Sementara itu, massa aksi ditemui oleh Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet. Ia menyampaikan akan turun langsung ke Kecamatan Bonang besok Senin (12/12) bersama dinas terkait.
“Memang akhir akhir ini rob sangat tinggi jadi kita maklumi kalau mereka ini berdatangan ke DPRD dan kita tetap merespon. Hari Senin Insyaallah kita akan turun langsung ke Bonang. Semoga kita bisa melihat secara rill, hal yang bisa dilakukan secara cepat apa, ini yang terpenting,” terang Slamet.
Ratusan warga pesisir Kecamatan Bonang menggeruduk Kantor DPRD Demak, Jawa Tengah, menuntut penanganan dampak rob, kamis (8/11/2022). Foto: Mochamad Saifudin/detikJateng
Slamet menambahkan di Kabupaten Demak terdapat empat kecamatan terdampak rob. Oleh karenanya perlu penanganan dari pemerintah dari tingkat desa hingga ke pusat.
“Kita ada empat kecamatan yang terkena rob, dari Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung. Artinya bagaimana penanganan ini kita sudah ada roadmapnya sehingga kita juga meminta kepada Pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten,” terangnya.
“Kemarin pada saat Paripurna Persetujuan RAPBD itu sudah kita sarankan Bupati akan membuat petunjuk teknis terkait dengan desa desa yang ada di pesisir agar menganggarkan untuk penanganan rob ini. Jadi semuanya, dari desa, kabupaten, provinsi, dan pusat,” tutupnya.
