PEMALANG – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Ikatan Pegawai non ASN (IPNA) menggeruduk gedung DPRD Pemalang, di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mereka ingin mengadukan nasib. Kordinator aksi IPNA, Ary Andriyanto mengatakan, ratusan tenaga honorer di Pemalang ini tidak terdata di BKN.
“Kami bekerja mengabdi kepada pemkab secara sungguh-sungguh, selama bertahun-tahun. Jadi tolong, BKD perhatikan nasib kami, data kami,” katanya, kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Dilanjutkan dia, ada sebanyak 6.005 tenaga honorer di Kabupaten Pemalang. Seluruhnya tidak terdata di BKN. Aksi ratusan tenaga honorer ini merupakan yang kedua. Sebelumnya, mereka telah menggeruduk pendopo Kabupaten Pemalang. Namun, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sementara itu, Wakil Ketua III DRPD Pemalang, Rois Faisal mengaku sangat prihatin. Dirinya pun berjanji akan mencari solusi terbaik bagi ratusan tenaga honorer itu.
“Saya sangat merasakan apa yang dialami oleh panjenengan semua (anda semua), bekerja dengan maksimal, akan tetapi dengan honor yang jauh dari kata cukup, kami akan mencoba mencari solusi yang terbaik,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang, Puntodewo mengatakan, pihaknya sudah berangkat ke Jakarta dan berkoordinasi dengan pihak BKN.
“Kami sudah berangkat ke Jakarta, untuk berkoordinasi dengan BKN. Sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada beberapa aturan yang menyebabkan tenaga Non ASN di Pemalang tidak bisa terdata di BKN,” paparnya.
Dirinya pun tidak bisa berbuat banyak dan akan berkoordinasi dengan pihak BKN.
“Jika saya dipaksa menabrak aturan, maka saya siap mundur,” tukasnya.
