SALATIGA – Empat fraksi di DPRD Kota Salatiga, yakni PKS, Gerindra, Demokrat, PKB menilai ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
Diketahui Fraksi PKB terdiri atas anggota Partai PKB, Golkar, dan Nasdem Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga M. Miftah mengatakan dugaan tersebut diketahui saat melakukan pengawasan di Dinas Pangan dan Pertanian Salatiga.
“Kita tahu ada anggaran Rp 16 miliar disitu, dibagi Rp 10 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 6 miliar untuk kegiatan. Ini baru terserap 40 persen sehingga kita minta ada akselerasi program,” ujarnya, Kamis(15/12/2022) di RM. Bu Yusro.
Kemudian, ada penyerahan bantuan 52 kambing untuk masyarakat terdampak pembangunan Taman Wisata Religi.
“Nah, bantuan ini ternyata diklaim oleh salah satu fraksi. Padahal DPRD itu lembaga kolektif, tidak bisa mengatasnamakan satu fraksi,” ujarnya.
Dia juga menyatakan, kerawanan terhadap klaim itu akan semakin tampak di tahun politik 2023.
“Akan ada banyak program, termasuk dana insentif daerah sebesar Rp 42 miliar. Jadi kami minta netralitas ASN tetap terjaga,” kata Miftah.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga Nono Rohana mengatakan mendapat laporan dari masyarakat mengenai kegiatan upacara bendera hari Senin dengan inspektur anggota DPRD dari Fraksi PDIP.
“Ini berpotensi menjadi politisasi di Dinas Pendidikan, padahal pendidikan adalah area netral. Jika memang ada kegiatan tersebut, semua anggota DPRD harus dilibatkan,” terangnya.
Listiyanto dari Partai Golkar menyatakan jangan ada pembiaran terhadap penggunaan OPD oleh fraksi tertentu.
“OPD adalah kepanjangan pemerintah yang harus melayani semua, jika masih ada pelanggaran maka perlu dilakukan evaluasi,” tegasnya.
Menurut anggota Fraksi Gerindra Agus Pramono, OPD harus bersikap dewasa untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Jelang tahun politik, semua rawan disalahgunakan, jadi semua harus menahan diri agar iklim demokrasi yang baik tetap terjaga,” ujarnya.
