DEMAK, Jateng – Jalan tol Semarang Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak, Jawa Tengah telah rampung dibangun sepanjang 16,01 kilometer dimulai dari Sayung KM 449 sampai dengan KM 465. Nilai investasi jalan tol yang dibangun oleh PT PP itu sebesar Rp5,9 triliun, dengan skema pengembalian berupa tarif serta masa konsesi selama lima puluh tahun.
“Bisnis investasi Jalan Tol Trans Jawa ini diprediksi masih cukup menarik dan menjanjikan bagi perusahaan,” ujar Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, dikutip pada Minggu (26/2).
Dia mengklaim adanya ruas jalan tol ini juga memberikan kontribusi dan dampak langsung dalam mengatasi permasalahan banjir rob yang dialami oleh masyarakat Semarang-Demak dan sekitarnya.
Peresmian jalan tol ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPP Agus Purbianto, dan jajaran pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya.
PPSD adalah salah satu portofolio investasi menjanjikan yang dimiliki oleh PTPP. PPSD merupakan anak usaha PTPP yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan jalan tol. Dalam BUJT tersebut, PTPP memiliki porsi kepemilikan saham mayoritas sebesar 75,10 persen sedangkan sisanya sebesar 24,90 persen dimiliki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).
Proyek Jalan Tol yang dinaungi oleh BUJT PT PP Semarang Demak (PPSD) ini berlokasi di utara Jalan Nasional Semarang-Demak yang akan menunjang transportasi pada jalur Pantura, Provinsi Jawa Tengah. Novel mengatakan, investasi jalan tol ini sangat menjanjikan di mana memiliki nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 11,56 persen.
“Nilai IRR tersebut sangat dipengaruhi oleh angka proyeksi Lalu Lintas Harian Rata-Rata (“LHR”) sebesar 16.934 kendaraan per hari di tahun 2023 ini,” ucapnya.
Jalan Tol Semarang Demak Seksi 2 Ruas Sayung-Demak ini memiliki tarif tol awal untuk kendaraan Golongan I sebesar Rp1.195 per kilometer atau sebesar Rp19.000, yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 27 Februari 2023.
sumber: merdeka.com
