DEMAK – Hampir selesainya pekerjaan Tol Semarang Demak, menyisakan kisah pilu satu diantara warga Pulosari Karangtengah Kabupaten Demak yang hingga saat ini belum mendapatkan uang ganti rugi pembuatan jalan tol.
Ahmad Suparwi warga RT 5 RW 1 Desa Pulosari Karangtengah Kabupaten Demak mengatakan tenah dengan luasan sekitar 3940 meter yang terkena pembangunan jalan tol belum mendapatkan ganti rugi.
Diketahui tanah yang dimaksud yaitu tanah dengan Sertifikat SHM No 471.
“Luas tanah disertifikat 3940 Meter luas, yang terkena jalan Tol hingga sisanya 200 meter,” kata Suparwi kepada Tribunjateng saat ditemui di Kediamannya, Jumat (25/11/2022).
Dia menjelaskan awal mula mendapatkan kabar bahwa tanahnya terkena pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Semarang Demak pada saat sekiranya Tahun 1997.
Mendapatkan kabar tersebut, ia langsung pergi ke Balai Desa untuk mencari informasi atas pembayaran ganti rugi.
Ketika itu pun, dia mengaku juga tidak mendapatkan apapun.
“Saya tahu ada pembebasan jalan tol tahun 1997, waktu itu juga saya tidak menerima, terakhir saya di balai desa, bagaimana saya belum kebayar uangnya sudah diambiljakarta nanti urusan belakang,diam tidak ada apa-apa,” ujarnya.
Pada waktu tahun 2017 kata Suparwi, petugas BPN mulai melakukan pengukuran tanah.
Saat petugas melakukan pengukuruan tanah pun, Suparwi sempat menyakan petugas dan dirinya sempat merasa kaget dengan jawaban petugas yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibayar.
“Ketika saya di sawah, saya tanya kepetugas BPN saat melakukan pengukuran apakah digarap (jalan Tol) dijawab iya, sawah yang belum dibayar bagaimana saya tunjukan setelah, jawab petugas sudah terbayar saya belum dibayar ada surat bukti dan sertifikat, pembutan Tahun 82 tapi balik nama Tahun 2009, waktu baliknama jangan jangan sudah diambil saya beli 89 pembebasan jalan 1997,” jelasnya.
Bila sudah terbayarkan kenapa dirinya tidak mendapatkan uang sama sekali, ia mengaku sampai sekarang pun masih tertib membayar pajak sertifikat tanah yang dimiliki.
“Sampai sekarang masih pemerintah mengetahui karena saya sampai saat ini masih bayar pajak, sampai sekarang tidak ada nego ataupun untuk membayar tanah saya, padahal jalan tol sekarang mau diresmikan sudah 90an persen,” ungkapnya
Berbagai upaya telah dilakukan Suparwi, seperti menghubungi Desa, menemui pihak Jalan Tol Semarang Demak, bertemu dengan Gubernur, Ke BPN Demak maupun Provinsi, hingga sampai berusaha bertemu dengan Presiden saat melakukan kunjungan di Pasar Peterongan Kota Semarang beberapa waktu lalu.
Ketika bertemu dengan pihak jalan Tol Semarang Demak, ia menyampaikan sempat mendapatkan arahan untuk melaporkan permasalahan ini kepada Polda Jateng.
“Saya juga lapor BPN, katanya suruh tenang, dan dipatoki tapi tetap dihuruk, 2 desember 2020 lapor polda, sudah dua tahun tidak ada jalan yang terang,” jelasnya.
Meski sudah melaporkan ke pihak kepolisian sampai saat ini, Suparwi belum sama sekali mendapatkan titik terang permasalah yang dihadipinya.
“Jadi padahal saya juga sudah pernah ketemu presiden jokowi tanggal 5 juli pas ketemu di pasar peterongan sempat teriak teriak, saya jam 9 sudah diawasi paspares mencurigakan saya pingin melaporkan saya dirugikan jalan tol, coba lihat saya suratnya nanti saya laporkan,” lanjutnya
“Saya juga pernah di kantor gubernur jawa tengah, saya diarahkan ke BPN Provinsi saya mendapatkan surat pengatar tapi bpn demak tapi suruh lapor polda dan diurusi polda,” imbuhnya.
Dari usaha itupun tidak pernah membuahkan hasil apapun.
Ia mengatakan sebenarnya tanah yang terkena jalan tersebut berencana menjadi suatu infestasi jangka panjang ketika dirinya sudah mulai menua, dan akan diberikan kepada anak – anaknya kelak.
Sampai sekarang, Suparwi hanya bisa berharap pemerintah untuk bisa memberikan solusi atas tanahnya terkena pembangunan jalan Tol Semarang Demak.
Suparwi pun meminta kepada Presiden dan Gubernur Jawa Tengah untuk bisa membantu untuk memecahkan masalah dirinya.
Ia juga meminta untuk tidak meresmikan terlebih dahulu jalan tol Semarang Demak sebelum permasalahannya selesai.
“Harapan saya semoga orang yang berkepentingan bapak presiden, untuk segera membayar ganti rugi tanah saya no 471 padahal harapan saya sebagai tabungan hari tua, karena saya swasta, kena jalan tol boleh saya tapi sebagai masyarakat kecil jangan sampaimerugika , mencari kebahagian untuk orang lain, mintak tlong segera diselesaikan karena itu hampir jadi, sebelum diresmikan jangan diresmikan dahulu sebelum saya mendapat ganti untung,”
Rencana kedepan, Suparwi akan mencoba bertemu kembali Gubernur Jawa Tengah pada Senin 28 November 2022.
“Rencananya kalau ada waktu saya akan kembali menemui Gubernur Jawa Tengah untuk meminta bantuan,” tutupnya.
Sebagai informasi, bahwa Suparwi masih memiliki lengkap sertifikat tanah pembutanan Tahun 1982, beli tanah Tahun 1989, dan balik nama tahun 2009.
