SALATIGA – Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi minta Organisasi Pemuda Batak Bersatu tidak dijadikan alat dukung-mendukung politik ke depan.
Permintaan tersebut disampaikan saat menerima audiensi organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Batak Bersatu di Ruang Kerja Wali Kota.
Ketua Pemuda Batak Bersatu Kota Salatiga, Raja L Sagala mengatakan bahwa audiensi dimaksudkan untuk mengenalkan organisasi dan para pengurus.
Pihaknya juga mendapat arahan dari Pj Wali Kota Salatiga terkait yang dapat dikolaborasikan untuk Kota Salatiga.
“Kami ingin mengenal dekat dengan bapak Pj dan mengenalkan kepengurusan kami, selain itu kami juga mohon doa restu dan mengundang bapak Pj Wali Kota untuk deklarasi Pemuda Batak Bersatu Kota Salatiga pada tanggal 29 Oktober 2022,” Raja L Sagala kepada Tribunjateng.com, Selasa (20/9/2022).
Pihaknya berharap dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Salatiga.
“Kita kebetulan membawa sejarah berdirinya Pemuda Batak Bersatu, organisasi ini sudah terdaftar di Kemenkumham, kemarin disosialisasikan di Kabupaten Semarang,” paparnya.
Selain itu, Pemuda Batak Bersatu Kota Salatiga ini juga akan didaftarkan di Kesbangpol.
“Sebenarnya untuk Kota Salatiga ingin digabung dengan Kabupaten Semarang, namun karena kemarin ternyata terhalang status kependudukan dua daerah sehingga kami beranikan diri mendirikan sendiri di Kota Salatiga,” ucapnya.
Visi misi berdiri untuk menunjukkan kemampuan Batak bersatu untuk berbuat yang terbaik untuk Kota Salatiga, misi untuk jalin silaturahmi seluruh suku Batak dengan masyarakat.
“Kami berseragam merah-merah bukan merupakan simbol warna partai, tapi merah adalah simbol kesamaan warna darah fokus kami sosial bagi masyarakat Batak dan umumnya masyarakat Salatiga,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota memberikan apresiasi terhadap berdirinya organisasi Pemuda Batak Bersatu di Salatiga.
“Terima kasih kawan semua hadir disini, dan persyaratan administrasi sudah dilakukan. Mohon Kesbangpol untuk ditindaklanjuti, dan saran saya libatkan teman-teman organisasi dalam kegiatan yang memungkinkan,” kata Sinoeng.
Sinoeng menghimbau agar organisasi tersebut tidak dijadikan alat untuk berpolitik.
“Atas nama organisasi yang sifatnya sosial, jadi kalau nanti di tahun 2024 akan ada ajakan untuk mendukung pihak tertentu sampaikan pesan saya tadi,” paparnya.
“Selanjutnya untuk divisi Pemberdayaan Perempuan saya berharap devisi ini bisa lebih berperan dalam menanggapi dan bersikap terkait isu-isu gender, jika terjadi kekerasan terhadap perempuan utamanya,” tambahnya.
