Banjarnegara – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Banjarnegara memprakarsai berdirinya sekolah kebangsaan Muhammadiyah.
Acara digelar Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Banjarnegara tersebut berlangsung di Madukara Room, Hotel Surya Yudha pada Sabtu, 3 September 2022.
Acara tersebut dihadiri oleh 50 perwakilan kader muda Muhamamdiyah se-Kabupaten Banjarnegara, PDM, dan LHKP Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
Dijelaskan, derdirinya sekolah tersebut dilatarbelakangi perlunya kader Muhammadiyah untuk peduli dan berkontribusi terhadap ummat dan bangsa sehingga perlu terlibat sebagai peserta dan atau penyelenggara pemilu.
Tujuan diadakannya sekolah kebangsaan Muhammadiyah adalah sebagai forum demokrasi Muhammadiyah Banjarnegara.
Dalam sambutannya, Solihun, PDM Banjarnegara, ia mengatakan Muhamamdiyah harus ikut berperan serta dalam menentukan arah perjalan bangsa.
“Muhammadiyah sebagai organisasi Islam besar turut mempengaruhi kebijakan negara agar sesuai dengan konstitusi,” ucapnya.
Oleh karenanya, kader Muhammadiyah harus ambil peran baik sebagai peserta muaupun penyelenggara pemilu agar wakil-wakil terbaik bangsa ikut mewarnai kebijakan negara dalam membuat keputusan.
“Muhammadiyah jangan hanya sebagai penonton dan bagi Muhammadiyah, berpolitik bukanlah hal yang haram selagi dilandasi karena Allah SWT untuk kemajuan ummat dan bangsa,” tambahnya.
Sementara, Sigit Dwi Antoro, koordinator sekolah kebangsaan Muhammadiyah Banjarnegara mengatakan, kader muda Muhammadiyah harus berani tampil mengisi ruang publik untuk membela kebenaran.
Kader muda Muhammadiyah didorong untuk menjadi anggota DPR/D, KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, dan lainnya agar ikut membantu keberhasilan Muhammadiyah dalam berkhidmat kepada ummat melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Evi Yuliati anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan materi terkait pengawasan pemilu.
“Pemilu merupakan hal yang krusial. Pemilu juga rawan dengan penyimpangan dan atau pelanggaran dari pihak-pihak tertentu,” ungkapnya
Oleh kerenanya, Bawaslu hadir untuk memantau, mengawasi dan menindak terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan.
“Pemilu harus dilakukan dengan jujur, adil dan bersih supaya dapat menghasilkan pemimpin yang baik yang dapat membawa bangsa dan negara pada kemajuan”, jelasnya.
Sementara itu, Khafid Sirotudin, ketua lembaga hikmah dan kebijakan publik (LHKP) PWM Jawa Tengah menyampaikan materi peran Muhammadiyah dalam mempengaruhi kebijakan makro.
Dalam paparannya ia mengatakan, Muhammadiyah bergerak untuk memajukan ummat dan bangsa melalaui karya nyata.
AUM Muhammadiyah tersebar di seluruh negeri seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, pergurun tinggi dan lain sebagainya sebagai wujud nyata peran Muhammadiyah dalam memajukan ummat.
Tak hanya itu, Muhammadiyah juga membantu pemerintah menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini melalui sejumlah kader yang tersebar di berbagai institusi pemerintah maupun swasta.
Karenanya, kader Muhammadiyah harus aktif terlibat dalam kegiatan politik.
“Politik bagi Muhammadiyah merupakan jihad selama dilandasi nilai-nilai ilahiyah, tauhid kepada Allah SWT. Bukan politik untuk memperkaya diri atau karena motif keduniawian,” tambahnya.
