Jakarta – Sebanyak 25 anggota Polri tengah menjalani pemeriksaan Inspektorat Khusus (Irsus) bentukan Kapolri, terkait kasus tewasnya Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. 25 anggota Polri ini diduga menghambat penyidikan yang dilakukan untuk menuntaskan kasus ini.
Selain 25 anggota diperiksa, Kapolri pun mencopot jabatan Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam Polri. Sambo pun saat ini dimutasi menjadi perwira tinggi (pati) Yanma Polri.
Langkah Kapolri tersebut pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah kalangan. Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan langkah Kapolri ini untuk memastikan tidak ada ‘group think’ di lingkungan polri dalam mengusut kasus kematian Brigadir J.
“Menurut kami, langkah Kapolri mencopot Irjen Ferdy Sambo adalah langkah yang tepat dan responsif. Karena kasus Brigadir J sudah menjadi sorotan publik bahkan Presiden RI. Kapolri memiliki beban dan tanggung jawab agar kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya dan adil untuk semua pihak. Sehingga ketegasan perlu dilakukan,” kata Arjuna kepada wartawan, Jumat, 5 Agustus 2022.
Arjuna menyebut pencopotan 25 anggota dimaksudkan agar penyidikan kasus Brigadir J bisa berjalan sesuai fakta, tidak ada penyalahgunaan wewenang. Selain itu, ini juga membuktikan Polri tidak memiliki beban serta tidak ada upaya untuk menutup-nutupi yang bisa meruntuhkan kredibilitas kepolisian secara menyeluruh.
“Pencopotan tersebut juga penting untuk menjaga objektivitas dan independensi penyelidikan sehingga penyidik bisa leluasa untuk membongkar kasus sesuai fakta. Walaupun prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku namun kasus tersebut terjadi di Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo, melibatkan ajudannya serta melibatkan istri beliau. Maka seperti yang dia ungkapkan kemarin di media soal pelecehan seksual. Itu narasi tertentu yang bisa mempengaruhi penyidikan, sehingga perlu penyidikan itu dibebaskan dari narasi-narasi tertentu yang bisa mempengaruhi jalannya proses penyidikan,” ucapnya.
“Pencopotan Irjen Ferdy Sambo juga merupakan bentuk tindakan Kapolri untuk memastikan tidak adanya kendala struktural hierarkis dan psikologis dalam penyidikan kasus ini,” lanjutnya.
Menurut Arjuna, pencopotan yang dilakukan Jenderal Sigit itu untuk menghindari adanya ‘group think’ di lingkungan Polri. Arjuna yakin, penyidikan kasus ini akan lancar dan sesuai fakta.
“Artinya Pak Kapolri selain melakukan pencopotan juga harus memastikan tidak adanya ‘group think’ yang berkembang di lingkungan Polri yang berupaya menghambat proses penyidikan, karena ingin melindungi kawan-sejawat yang memiliki hubungan subjektif-emosional dengannya. Yang berlaku haruslah kebijakan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri dan Etika kelembagaan yang sudah diatur dalam kode etik profesi Polri,” tuturnya.
Terakhir, Arjuna meminta memastikan tidak ada anggota Polri yang berorientasi pada relasi subjektif dengan Irjen Ferdy Sambo. Sebab, dia khawatir jika hal itu ada, itu bisa menciptakan kendala struktural dan psikologis serta berpotensi menghambat penyelesaian kasus ini.
“Semua anggota Polri dan penyidik harus taat dan loyalitas tunggal terhadap perintah Kapolri. Yang harus menjadi rujukan adalah perintah Kapolri berdasarkan arahan Presiden RI,” ucapnya.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menilai pencopotan Irjen Ferdy Sambo dan pemeriksaan puluhan anggota sebagai langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi Polri.
“Saya kira apa yang menjadi keputusan Kapolri ini menjadi yang terbaik untuk Polri yang Presisi,” kata Ketua Hima Persis Ilham Nurhidayatullah.
Ilham menilai keputusan Sigit ini adalah keputusan yang bijak. Dia yakin keputusan yang dibuat Jenderal Sigit itu semata-mata untuk membuat Polri lebih baik.
“Keputusan Kapolri ini pasti disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, penuh dengan kebijaksanaan untuk menjaga nama baik dan kehormatan institusi Polri,” ucapnya.
Di kesempatan lain, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) optimistis kasus tewasnya Brigadir J diyakini bakal cepat terungkap usai pemeriksaan 25 anggota Polri dan pencopotan Irjen Sambo.
Ketum DPP IMM Abdul Musawir Yahya mengatakan, jika Irjen Sambo tidak dicopot justru spekulasi masyarakat akan terus ada. Dengan pencopotan ini, dinilai Jenderal Sigit memberi pemikiran baru ke masyarakat.
“Nah karena kalau misal ini nggak dicopot, justru ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi masyarakat di balik Irjen Sambo ini.
Hal itu bisa cukup lebih menenangkan masyarakat dari pertanyaan-pertanyaan, apalagi kan beberapa macam indikasi-indikasi yang tertanam di persepsi masyarakat itu kurang bagus terhadap Ferdy Sambo,” katanya.
Lebih lanjut, Musawir menyatakan optimistis bahwa kasus Brigadir J ini akan terang benderang. Sebab, kerja Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas profesional.
“Sangat optimis, artinya kalau memang yang nangani internal Polri cukup riskan, tapi karena ini melibatkan berbagai elemen yang konsen di bidangnya seperti Kompolnas, Komnas HAM, justru malah beberapa di media kita lihat perlahan sedikit demi sedikit terungkap beberapa fakta yang berbeda dengan cerita sebelumnya,” jelasnya.
Dengan adanya kasus Brigadir J, IMM berharap Pati Polri ke depannya lebih hati-hati dalam mengemban jabatan. Dia juga berharap Pati Polri amanah.
“Nah ini yang harus diungkap seterang-terangnya biar selesai, harapannya ke depannya pejabat atau petinggi Polri itu lebih hati-hati untuk memegang jabatan, karena itu amanah yang luar biasa dan harus dijaga,” ucapnya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) Wiryawan mengatakan, penanganan kasus Brigadir J yang dilakukan Polri saat ini sudah on the track dan mulai menemui titik terang, usai pencopotan Irjen Sambo dan penetapan tersangka Bharada E.
“Penanganan Kasus ini sudah On The Track dan sudah ada titik terang, penetapan Bharada E sebagai tersangka adalah progres yang patut diapresiasi,” ucapnya.
Hikmahbudhi berharap kasus ini terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat di balik kasus ini terungkap. Dia berharap Polri ke depannya makin baik.
“Kita berharap pengembangan kasus ini terus berlanjut untuk menetapkan tersangka-tersangka selanjutnya. Kemudian saya juga berharap agar pihak-pihak yang merasa terlibat dalam permasalahan ini untuk segera mengakui secara Gentleman. Ini demi menyelamatkan institusi Polri yang akhir-akhir ini sudah menunjukkan perbaikan di masyarakat,” ucapnya.