REMBANG – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang, pada 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Saat ini angka kemiskinan mencapai 14,65 persen, adapun sebelumnya mencapai 15,80 persen, atau ada penurunan 1,15 persen.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati, dalam penilaian Tahap II untuk memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten / Kota tingkat Jawa Tengah tahun 2023, Kamis (2/2/2023) di Hotel Novotel Semarang.
Selain Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati, Bupati Rembang H Abdul Hafidz juga menjadi penyampai penjelasan dalam penilaian tersebut.
Lebih lanjut Dwi Wahyuni Hariyati mengemukakan, terdapat beberapa strategi yang dilaksanakan Pemkab Rembang, untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Salah satu strategi penurunan kemiskinan tahun 2022, adalah satu OPD mendampingi satu desa dengan kemiskinan ekstrem,” kata Dwi Wahyuni Hariyati, seperti dirilis rembangkab.go.id.
Dinsos PPKB Pemkab Rembang, menurut dia, juga menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan bidang ekonomi, yaitu dengan program Industri Rumahan Mandiri Tanggap (Istri Mantap).
Sementara itu Bupati Rembang H Abdul Hafidz, menjelaskan secara singkat mengenai pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, capaian penurunan kemiskinan.
Dia mengatakan, Pemkab Rembang juga berupaya meningkatkan kualitas SDM, melalui pendidikan.
Ada sejumlah program yang dilaksanakan, antara lain Gaspol 12, dan beasiswa hingga sarjana bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu.
Ada pula program kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi melalui Temokno Laporno Openi (Telponi), sampai peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan puskesmas.
Saat ini juga semakin banyak pelayanan Pemkab yang dihadirkan secara digital, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui ponsel mereka.
“Jadi dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, politik kita sangat kondusif. Kita selalu komunikasi dengan teman- teman DPR, kita kedepankan mencari solusi jika ada permasalahan,” ujarnya.
Untuk diketahui, penilaian ini mencakup pencapaian pembangunan, aspek kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD dan aspek inovasi.
Ada 14 kabupaten dan kota yang lolos pada penilaian tahap II ini, salah satunya Rembang.
Pada tahun 2022, Pemkab Rembang berhasil menempati peringkat 4 se Jateng, sedangkan bagi juara 1 nantinya akan maju mewakili Jawa Tengah di tingkat Nasional.
Hadir mendampingi dalam forum itu, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Mereka di antaranya Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, M Mahfudz; Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Mutaqqin; Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Agus Iwan Haswanto; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Slamet Hariyanto; Kepala Dinas Kesehatan, Ali Syofi’i;
Juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Prapto Raharjo; Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Rembang, Agus Salim; dan Camat Sumber, Wijayanti.
Selain Kepala OPD, turut serta anggota DPRD, Puji Santoso; Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang juga istri Bupati, Hasiroh Hafidz; Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sumber, Iris Gunartini; anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) asal Rembang, Fatimah Asri Mutmainnah; dan Wakil Forum Anak Kabupaten Rembang Nayla Hasna yang menunjukkan adanya partisipasi mereka dalam pembangunan Kota Garam.
Adapun tim penilai Independen dalam penilaian tahap II ini, di antaranya Rutiana Dwi, Dosen dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta; Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng, Dr.Prasetyo Aribowo, Dr.Dra, Sri Yuwanti dari Stiepari Semarang, Akhmad Syakir Kurnia SE MSi PhD dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
sumber: halorembang.id
