Mengabarkan Fakta
Indeks
Berita  

Pembangunan Tol Semarang-Demak Dikhawatirkan Usik Nasib Nelayan hingga PKL

SEMARANG, Jateng – DPRD Kota Semarang menyoroti dampak sosial pembangunan tol Semarang – Demak. Ada beberapa dampak sosial yang timbul antara lain terdampaknya para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar wisata Masjid Syeh Jumadil Kubro dan para nelayan yang nantinya tidak bisa melaut karena terhalang tanggul tol.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, lahan PKL di wilayah Syeh Jumadil Kubro terkena proyek tol Semarang – Demak. Dia meminta keberadaan PKL ini bisa dipertahankan karena mereka menimbulkan multiplier effect terhadap wisata religi disana.

“Masjidnya memang tidak kena, tapi PKLnya kena. Kami ingin selamatkan destinasi wisata karena keberadaan PKL juga memberikan multiplier effect,” papar Anang, saat meninjau pembangunan Tol Semarang – Demak, Rabu (7/6/2023).

Selanjutnya, dampak sosial juga berimbas pada para nelayan di wilayah Tambaklorok. Anang menyebut, para nelayan nantinya tidak bisa melaut karena terhalang tanggul laut. Hal ini perlu penanganan agar para nelayan bisa tetap bertahan hidup, misalnya dengan beralih profesi.

Sebenarnya, kata dia, ada celah yang bisa dilewati untuk melaut yakni di Sungai Babon. Hanya saja, saat kolam retensi harus membuang air, arus akan deras.

“Tadi kami lihat meter kubiknya mencapai 30 metee kubik per detik kalau pompa berjalan. Eksisting sekarang tidak sampai 20 meter kubik,” sebutnya.

Selain itu, Anang menyebut, ada dampak yang belum tertangani yakni warga yang mengarap tanah milik pemkot. Penggarap meminta adanya ganti rugi atau tali asih.

“Itu tanah milih pemkot. Pemkot sudah oke, tapi penggarap minta ada ganti rugi atau tali asih. Ini belum ada solusi,” jelasnya.

Di samping dampak sosial yang negatif, pihaknya juga menghitung dampak positifnya. Melalui kunjungan ini, Komisi D ingin BPBD membuat perencanaan yang tepat terkait kebencanaan. Dampak positif dari pembangunan tol yaitu wilayah banjir berkurang. Dengan demikian, BPBD tidak perlu memasang early warning sistem (EWS) dan mitigasi bencana bisa dikurangi,

“Kami integrasian dengan program pemkot,” ucapnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati memaparkan, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan untuk pembahasna penanganan bencana dengan BPBD.

“Dengan adnaya rencana pembamgunan kolam retensi, harapan kami bahaya rob banjir sudah tdk terjadi lagi di kawasan-kawasan langganan banjir,” ucapnya.

sumber: medcom

 

Polda Jateng, Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Sukoharjo, Polres Pati, Polres Batang, Polres Humbahas, Polda Sumut, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, AKBP Hary Ardianto, Polres Banjarnegara