Respon publik terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua terus bermunculan secara masif dari waktu ke waktu. Setelah sebelumnya muncul dari sejumlah pihak seperti pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan masyarakat. Kini dukungan tersebut muncul dari kalangan akademisi.
Mahasiswa Papua yang menamakan diri Mahasiswa Papua Barat mengatakan kepada awak media untuk mendesak pemerintah segera membangun Papua sesuai UU DOB dan realisasi Otsus jilid II dengan beberapa sikap.
Pertama, menolak segala bentuk aksi unjuk rasa atau demo penolakan terhadap Daerah Otonomi Baru & Keberlanjutan Otsus Papua. Kedua, mendesak Pemerintah untuk segera membangun Papua sesuai UU DOB untuk tiga wilayah yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan demi kesejahteraan sosial. Ketiga, Mendukung kelanjutan pelaksanaan Otsus Papua Jilid II dengan pertimbangan masyarakat saat ini sangat membutuhkan biaya Otsus untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi masyarakat Papua seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sektor masyarakat. Otsus Papua harus segera di implementasikan dengan regulasi untuk kepentingan masyarakat Papua bukan atas dasar kepentingan para pejabat Pemerintah Daerah Papua. Serta keempat, meminta para pejabat Papua, politisi dan intelektual agar tidak memanfaatkan komponen mahasiswa, ormas dan masyarakat untuk melakukan aksi-aksi penolakan terhadap UU DOB & keberlanjutan Otsus Papua Jilid II.
Untuk itu adanya pembentukan DOB Papua sangatlah tepat agar konsentrasi arus penduduk juga dapat terpusat di wilayah tertentu serta tidak menumpuk di Jayapura atau wilayah pesisir lainnya. Kemudian, yang menjadi alasan kedua dan bersifat penting ialah dengan adanya pembentukan DOB Papua, maka dana Otsus diharapkan penyerapannya lebih merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat di seluruh Tanah Papua.
Penambahan provinsi baru diharapkan akan mempercepat kesejahteraan, memecahkan masalah di Papua dan mendekatkan pelayanan publik, serta mengatasi masalah geografis. Nantinya jika ada provinsi baru maka otomatis ada pembangunan besar-besaran. Pertama terdapat kantor gubernur dan disusul dengan kantor pendukung. Selain itu akan ada jalan raya dan infrastruktur lain. Dananya didapatkan dari anggaran APBD, dan masyarakat tak perlu khawatir karena jika ada provinsi baru maka akan ada dana dari pemerintah pusat yang lebih besar.
Penambahan DOB adalah perjuangan dari masyarakat asli Papua, bahkan sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Sehingga amatlah salah jika ada oknum yang menuding bahwa pemekaran provinsi hanya usulan dari pusat. Kenyataannya masyarakat asli Papua sendiri yang menginginkannya. Mereka ingin ada daerah otonomi baru agar lebih maju dan sejahtera.
