PATI – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno menyebutkan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sedang melakukan upaya maksimal untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya dengan menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling bersinergi mengentaskan kemiskinan.
“Langkah yang di tempuh menciptakan peluang berusaha dalam fasilitasi UMKM terkait pendampingan dalam proses usahanya (akses modal) maupun pemasarannya, supaya UMKM naik kelas dengan harapan membuka lapangan kerja baru,” kata Sukarno.
Selain itu, Pemkab Pati menarik investor (dalam maupun luar negeri) agar tercipta lapangan kerja baru. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati mengadakan bedah rumah yang juga berperan untuk memperbaiki rumah yang tak layak huni.
“Upaya ini bermaksud untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat Kabupaten Pati,” jelas Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, angka persentase kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 10,21 persen. Sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 9,33 persen.
Secara umum, persentase kemiskinan di Kabupaten Pati periode 2015-2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Kenaikan terjadi pada periode 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi Covid-19. Sehingga terjadi penurunan tingkat perekonomian di masyarakat dan menaikkan angka kemiskinan.
Angka kemiskinan di Kabupaten Pati ini diukur dari konsep kemampuan warga Pati dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan dasar makanan.
Sementara itu, indikatornya adalah pola konsumsi. yakni terdapat 2.100 kalori per orang dan juga ada garis kemiskinan. Dimana rata-rata pendapatan yang kurang dari Rp458.616, dikategorikan miskin.
sumber: mitrapost.com
