DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak penuhi janji kepada aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur) Bonang melakukan audiensi secara langsung di kantor kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Dalam audiensi tersebut, dihadiri Camat Bonang, Kepala PU Demak, Perkim, dan Ketua DPRD Demak, peserta diikuti oleh perwakilan masyarakat Bonang tergabung dalam aliasi Gempur Bonang, dilakukan di gedung pertemuan Kantor Kecamatan Bonang, Senin (12/12/2022).
Turut hadir 3 kepala Desa yang terkerap terkena imbas bencana banjir rob, yaitu Kepala Desa Margolindu, Morodemak, dan Purworejo.
Camat Bonang Haris Wahyudi Ridwan mengatakan ketika audiensi dimulai para perwakilan Gempur Bonang, dan Kades mulai menjelaskan kepada rombongan Ketua DPRD dan Dinas terkait atas yang terjadi di Kecamatan Bonang.
Dari akses jalan terputus, menghambat perekonomian warga kecamatan Bonang hingga hasil tangkapan ikan yang rendah.
“Mereka menceritakan perekonomian yang sebelumnya lancar menjadi terhambat karena naiknya rob, sehingga akses jalan kabupaten dalam hal ini teredam rob hasil tangkapan ikan ataupun dari mereka dibawa tempat mana lagi terhambat disitu,” kata Camat Bonang usai mengikuti audiensi, Senin (12/12/2022).
Menurutnya adanya audiensi seperti ini, bisa tercapai lantaran aksi demo yang sebelumnya dilakukan di depan kantor DPRD Demak.
“Kebetulan ada tindak lanjut dari dprd yang datang ke kami kecamatan bonang, untuk bisa menerima secara langsung informasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan dari hasil audiensi antara Ketua DPRD beserta dinas terkait dan perwakilan masyarakat Bonang, yaitu akan dilakukan peninggian jalan hingga tanggul laut.
“Dengan peninggian jalan, normalisasi, dan tanggul laut dan efek lain ,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Demak Sri Fahrudin Bisri Slamet mengatakan penangan banjir rob di Kabupaten Demak hanya bisa ditangani dengan 3 hal yaitu, peninggian jalan, normalisasi sungai, dan pembuatan tanggul sungai.
Menurutnya penanganan rob tidak bisa langsung secara langsung akan tetapi harus dilakukan secara bertahap dan bersama – sama.
Dia menilai banjir rob yang ada di Kecamatan Bonang tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja melain pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.
“Jadi kewenganan ini sesuai dengan kewenangan daerah, dari desa harus menganggarkan dana desa menangani rob, kabupaten juga seperti itu. Kami akan berusaha untuk meminta kepada provinsi maupun pusat terkait dengan rob yang ada di kabupaten Demak ini,” kata Slamet, Senin (12/12/2022).
Ia menambahkan pihaknya juga akan berusaha untuk menyediakan alokasi dana untuk penanganan banjir rob yang ada di Kabupaten Demak.
“InsyaAllah anggaran tahun 2023 atau 2024 akan banyak kami alokasikan ke penanganan rob khususnya di Bonang dan sayung,” jelasnya.
Bila tidak tertangani secara serius kata Slamet, banjir rob akan bisa berimbas lebih besar lagi, tidak hanya di Kabupaten Demak melainkan bisa sampai ke pemerintah pusat.
Diketahui bahwa di Kecamatan Bonang terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Jawa Tengah.
“Kalau tidak difokuskan ini mestinya jadi dampak yang tidak baik terkait dengan rob,” tutupnya.
