BANJARNEGARA- Kepala desa Lengkong, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dituntut agar mundur terkait dugaan perzinahan.
Tuntutan mundur tersebut disuarakan ratusan warga Desa Lengkong yang menggelar aksi unjuk rasa di balai desa, Rabu (28/9/2022).
“Pokoknya harus dipecat, karena sudah berzina,” kata koordinator aksi Bambang Maruto kepada wartawan.
Protes warga berawal saat Kades Lengkong terjaring razia Satpol PP bersama wanita lain di hotel. Saat itu Kades Lengkong membuat kesepakatan dengan warga, agar tak mengulanginya lagi.
Namun menurut Bambang, kepala desa tersebut kembali digerebek dan kali oleh istrinya sahnya saat berduaan dengan wanita lain.
“Dulu awalnya ketahuan di hotel, kemudian membuat kesepakatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi ternyata ketahuan lagi, malah tertangkap basah oleh istrinya sendiri,” ungkap Bambang.
Mengaku telah menikah siri
Terkait demo yang dilakukan warganya, Kepala Desa Lengkong, Yayah Widantoro dan istrinya dimintai keterangan di Kantor Satpol PP Banjarnegara pada Rabu (28/9/2022).
Ia pun angkat bicara terkait tudinga tersebut. Yayah membantah tudingan selingkuh dengan wanita lain.
Menurutnya ia telah menikah siri dengan wanita yang dituduh sebagai selingkuhannya.
“Saya sudah menikah siri,” kata Yayah kepada wartawan di Kantor Satpol PP Banjarnegara, Rabu (28/9/2022).
Bahkan ia mengeklaim, pernikahan itu telah diketahui istrinya. Menurutnya ia telah memberikan talak kepada istrinya, namun ditolak.
“Istri saya juga tahu kalau saya sudah menikah siri. Dia (istri) sudah saya talak, tetapi tidak mau (pisah),” ujar Yayah.
Yayah juga meluruskan tudingan yang menyebut dirinya tertangkap basah istri sahnya saat berduaan dengan wanita lain.
“Itu juga tidak benar. Saya sudah izin dengan orang tuanya untuk bertemu. Kemudian saya ke kamarnya. Memang benar saya di kamarnya, tapi pas istri saya datang saya masih berpakaian lengkap,” jelas Yayah.
Terkait tuntutan warga agar dirinya mundur, Yayah menyatakan siap mengikuti peraturan yang berlaku.
“Pada intinya saya taat kepada aturan. Bukan hanya soal permintaan warga, tetapi aturan. Jadi nanti keputusannya apa saya akan terima,” kata Yayah.
