SEMARANG, Jateng – Terkait Kasus TPPO, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengaku sangat prihatin.
Apalagi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan kasus terbanyak tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Terkait TPPO, Heri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan dari pihak yang menawarkan pekerjaan layak dan gaji besar di luar negeri.
Hal itu menanggapi terkait temuan Polda Jateng yang berhasil mengungkap 26 kasus TPPO yang menyeret 33 tersangka.
Sebanyak 26 kasus TPPO itu merupakan pengungkapan dalam periode pekan ini.
“Saya sangat prihatin akan hal ini. Saya berpesan bagi masyarakat kita jangan mudah tergiur sebuah ajakan tawaran ataupun iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri,” ujarnya.
”Apalagi jika tawaran gaji besar itu datang dari perseorangan, bukan program pemerintah,” jelasnya, Senin (12/6/2023).
Untuk pencegahan TPPO, katanya, perlu dilakukan upaya hingga tingkat akar rumput.
Khususnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik, dan pelajar.
Selain itu juga perlu peningkatan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat terhadap kasus TPPO.
Juga melaporkan kepada aparat penegak hukum dan mendampingi korban dalam proses penindakan maupun rehabilitasi kasus TPPO.
“Perlu pula upaya membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap praktik TPPO,” tambahnya.
”Serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan TPPO dari hulu, mengingat sebagian besar kasus TPPO berawal dari tingkat desa,” tegasnya.
Di tingkat pemerintah daerah, perlu memperbanyak peluang kerja di lingkup lokal diharapkan bisa menjadi upaya lain dalam hal pencegahan.
Karena kebanyakan kasus TPPO, pelaku menyasar para masyarakat yang memang butuh kesempatan kerja, dengan memberikan iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi.
Disampaikannya, pencegahan TPPO dapat berjalan optimal dengan memperhatikan banyaknya tantangan dan permasalahan.
Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan mencegah TPPO yakni penyebarluasan informasi terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat desa yang menjadi basis Pekerja Migran Indonesia.
Selain itu, juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
”Namun menurut saya, paling efektif adalah melakukan pengembangan wirausaha produktif di desa-desa basis pekerja migran Indonesia,”
”Ini sebagai peningkatan ekonomi desa dan pencegahan masyarakat untuk kerja ke luar negeri,” tandas Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ini.
sumber: suaramerdeka
Baca juga: Polda Jateng, Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Sukoharjo, Polres Pati, Polres Batang, Polres Humbahas, Polda Sumut, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, AKBP Hary Ardianto, Polres Banjarnegara, Polres Lamandau, AKBP Bronto Budiyanto, Pemkab Banjarnegara
