Demak – Kemacetan panjang selama berbulan-bulan di jalur Pantura Demak imbas pembangunan Jembatan Wonokerto menjadi keprihatinan anggota DPR RI Abdul Wachid. Wakil rakyat asal Dapil Jateng II (Jepara, Kudus dan Demak) ini menilai kerugian yang muncul akibat kemacetan panjang di jalur penghubung Jakarta – Surabaya ini bisa mencapai miliaran rupiah.
Pembangunan Jembatan Wonokerto dimulai pada 20 Juli 2022. Diperkirakan, proses pembangunan jembatan ini memakan waktu hingga delapan bulan atau sampai 5 Maret 2023. Seiring pembangunan jembatan ini, akses perjalanan di jalur pantura Demak terhambat, Tiap hari, terjadi kemacetan panjang hingga beberapa kilometer. Terlebih saat pagi atau sore hari.
Abdul Wachid memang kerap melewati jalur yang macet itu. Sebab dari rumahnya yang ada di Jepara, ia pasti melintasi jalur pantura Demak saat hendak ke Kota Semarang – Jakarta, atau sebaliknya. Menurutnya, kemacetan yang terjadi seiring pembangunan jembatan Wonokerto bisa memakan waktu hingga berjam-jam.
“Saya merasa sangat tidak nyaman karena macet bisa berjam-jam. Dan kondisi ini sudah terjadi selama beberapa bulan. Saya amati pekerjaan jembatan Wonokerto Demak terkesan lambat sekali,” kata wakil rakyat asal Partai Gerindra ini, melalui keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022).
Menurut Abdul Wachid, kemacetan itu berdampak serius terhadap perekonomian warga pantura. Jika dihitung, kerugian yang ditanggung para pengguna jalan bisa bisa mencapai ratusan miliar. .
Kerugian secara ekonomi terjadi, lanjut dia, karena moda transportasi sebagai penunjang pergerakan ekonomi masyarakat terhambat mobilitasnya imbas kemacetan panjang tersebut.
“Jelas berdampak ke mobil angkutan barang, angkutan jasa serta pengguna jalan pribadi. Bayangkan berapa BBM yang terbakar akibat antrean yang rata-rata dua sampai tiga jam dengan ribuan mobil selama 24 jam,” papar Wachid.
Selain itu, Wachid mengungkapkan, dampak kemacetan tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas barang yang diangkut. Pengiriman barang juga tidak bisa tepat waktu.
“Barang akhirnya tidak segar atau busuk sehingga memicu kerugian,” jelasnya.
Berdasar informasi yang diterimanya, kata Wachid, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DIY pernah berkirim surat ke Dirjen Bina Marga pada pertengahan September lalu. Isi surat tersebut tentang perlunya jalur alternatif pengalihan arus lalu lintas di jalur pantura seiring proyek Jembatan Wonokerto. Namun sayangnya, tidak ada tindak lanjut terkait surat tersebut.
Wachid menyarankan agar tim pengawasan dari Kementerian PUPR sering turun ke lapangan untuk mengecek atau sidak lokasi proyek yang terkesan lambat ini.
“Mestinya jenis pekerjaan proyek di jalur utara baik jalan maupun jembatan bisa dikerjakan 24 jam penuh dengan 3 shift pekerjaan. Biar cepat selesai. Atau jalur tol Demak-Sayung yang pekerjaannya sudah 90 persen, bisa dipakai untuk mengatasi kemacetan dengan mengalihkan mobil kecil bisa lewat jalur tol. Sedang bus dan truk tetap lewat jalur pantura,” harap Wachid.
Abdul Wachid mendorong agar kolega-koleganya di DPR yang merupakan mitra kerja KemenPUPR juga aktif melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. Langkah itu penting untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar dan tidak merugikan pengguna jalur pantura.
“Saya minta teman-teman DPR RI Komisi 5 segera turun lakukan sidak ke proyek pembangunan jembatan Wonokerto, Demak. Silakan cek langsung apakah pekerjaannya sudah sesuai progres apa tidak?” tandas Abdul Wachid.
