JAKARTA – Pasca berita menggembirakan dari pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berkaitan dengan kesepakatan dukungan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Sejumlah respon berdatangan menyatakan sikapnya dengan beragam sisi dan sudut pandang. Sudah tentu bisa ditebak, para penolak kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didukung oleh kelompok separatis Papua merasa kaget dan kecewa terhadap sikap gubernur tersebut, karena sebelumnya pernah ‘mampir’ berpihak pada penolakan kebijakan pemekaran tersebut.
Namun di sisi lain, adanya dukungan dari Gubernur sebagai simbol perwakilan masyarakat Papua, seperti menjadi amunisi sekaligus pemantik bagi beragam pihak dari berbagai wilayah untuk terus memberikan sikap dukungan terhadap kebijakan pemekaran sebagai wujud sekaligus upaya mempercepat pembangunan di bumi cenderawasih, Papua. Beberapa dukungan tersebut datang dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat dari sejumlah tempat yang berbeda.
Hal senada terjadi di Yogyakarta, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) sejak tahun 2022 hingga sekarang menyatakan sikap dukungan rencana pemekaran DOB di Papua. AMMY merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari mahasiswa asal Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.
Selain mendukung dilanjutkannya tiga rancangan UU pemekaran di Papua, mereka juga mendukung dilanjutkannya rencana pemekaran provinsi di Papua Barat Daya dan Papua Utara, termasuk mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai, serta kelanjutan rencana pembangunan bandara antariksa di Biak. Dalam kesempatan tersebut, AMMY juga menyatakan menolak permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan. Adanya kebijakan DOB dan Otsus sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.
