BANJARNEGARA – Pemerintah terus berusaha memperkecil angka kemiskinan di Jawa Tengah. Salah satu upaya dengan meluncurkan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi satu desa miskin agar mampu bangkit dan warganya sejahtera.
Seperti dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, yang melakukan pemberdayaan di Desa Dampingan, Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Wilayah tersebut dipilih karena masuk dalam zona merah atau kategori daerah miskin ekstrim.
“Kegiatan ini menindaklanjuti komitmen untuk pengentasan kemiskinan. Satu OPD mendampingi satu desa miskin, Desa Dampingan di Banjarnegara dipilih karena karena masuk dalam daerah miskin ekstrim,” kata Sekretaris Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah,Frans Tavares, Selasa (15/11).
Dijelaskannya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Desa Dampingan, Punggelan, Kabupaten Banjarnegara yaitu pemberdayaan pekerja warga pengangguran yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Total ada sekitar 48 Kepala Keluarga (KK) yang terlibat.
Dari jumlah tersebut, kaum wanita diajari pengolahan pasca panen tanaman potensial singkong, sedangkan kelompok laki-laki dipekerjakan padat karya pembangunan rumah untuk pengolahan hasil panen.
“Diajari bukan sekedar singkong segar tapi diolah jadi tepung, keripik dan lain sebagainya. Hasil olahan tersebut di label sehingga harga jual lebih tinggi dibanding jika singkong jual segar,” imbuh Frans Tavares.
Adapun kegiatan lain yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah melakukan renovasi delapan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu ada juga menghadirkan pembicara untuk mengajari para warga mengolah hasil panen.
Frans Tavares menambahkan, program ini sudah mulai berjalan sejak 2018. Dalam satu tahun tiap OPD di Jateng melakukan pendampingan satu desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah menjadi pembina gerakan ini. Pihaknya sudah melakukan pendampingan di sejumlah daerah antara lain Klaten dan Sragen.
Melalui program ini, pemerintah provinsi Jawa Tengah menargetkan untuk mengentas kemiskinan. Tercatat ada 15 Kabupaten di Jawa Tengah yang masuk zona merah atau kategori miskin dan empat diantaranya tergolong daerah ekstrim miskin.
“Daerah yang memiliki tingkat miskin ekstrim menjadi prioritas program ini. Targetnya 2024 kemiskinan ekstrim tidak lagi ada.
Harapan program ini terus berlanjut karena langsung ke sasaran, kalau bisa semakin perbesar atau diperbanyak,” pungkasnya.
