REMBANG, Jateng – Ketidaksesuaian perhitungan Silpa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mulai berdampak pada aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Meski demikian, pihak dewan tetap memilih untuk ngantor dan memastikan pengganjian para pegawai di Sekretariat Dewan berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk diketahui, saat ini Pemkab Rembang memang tengah melakukan upaya rasionalisasi anggaran.
Sebab, terjadi ketidak sesuaian Silpa pada APBD yang berpengaruh pada keuangan daerah termasuk berdampak pada aktivitas dewan.
Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan, saat ini memang terjadi kekosongan kas di Sekretariat DPRD.
Pihaknya pun mengaku belum lama ini telah dilaksanakan rapat internal. Keputusannya, untuk sementara kegiatan DPRD vakum sampai nanti ada dana di kas di Sekretariat DPRD Rembang.
“Kondisinya setwan (Sekretariat DPRD, Red) saat ini masih berutang Rp 600 juta kepada pihak ketiga. Sementara, di kas setwan sudah tidak ada dana,” ujarnya.
Sampai dengan Senin (3/7), ia mengaku juga belum mendapatkan informasi tentang ketersediaan anggaran tersebut.
“Yang sudah turun anggaran prioritas. Gaji pegawai, bayar telpon, bayar air,” ujarnya.
Meski demikian, para anggota DPRD tetap ada yang ngantor dan melakukan pengawasan di lapangan.
Puji menyampaikan, dengan adanya kekosongan kas di Sekretariat DPRD, akan ada sejumlah kegiatan penting yang terdampak. Diantaranya, yakni pembahasan lanjutan pertanggungjawaban APBD 2022.
“Harusnya langsung dilanjutkan pembahasan komisi. Pendalaman komisi bersama OPD. Itu kan membutuhkan dana. Untuk beli snack, air minum, ” jelasnya.
Selain itu juga pembahasan paripurna persetujuan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, pembahasan perds ini memiliki batas waktu.
“Ini penting. Kami belum bisa menjadwalkan mengingat tidak ada anggaran. Sementara vakum, kalau ada uang baru rapat banmus menjadwalkan kegiatan,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD telah memberikan deadline kepada Pemkab Rembang agar bisa menyampaikan laporan solusi atas permasalahan APBD pada Rabu (5/7).
Puji memastikan, pihaknya akan tetap meminta informasi dari TAPD. Meskipun saat rapat nanti tidak ada konsumsi.
sumber: radarkudus
Polda Jateng, Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Sukoharjo, Polres Pati, Polres Batang, Polres Humbahas, Polda Sumut, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, AKBP Hary Ardianto, Polres Lamandau, AKBP Bronto Budiyono, Polres Banjarnegara, Kapolres Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kapolres Rembang, AKBP Suryadi
