Demak – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak Bapak Fatkhan menyatakan kelangkaan pupuk subsidi yang kerap kali terjadi diwilayah yang bisa disebabkan adanya oknum yang bermain dan menjual dengan harga non subsidi. Untuk itu ia menyebut pemerintah harus meningkatkan pengawasannya menjelang musim tanam pertama ini.
Menurutnya Kabupaten Demak dan Kabupaten lain mempunyai masalah yang sering muncul jelang musim tanam. Permasalahan tersebut lantaran langkanya pupuk bersubsidi dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Banyak oknum yang sebenarnya tak memiliki lahan garapan namun masih meminta pupuk bersubsidi.
“ Data juga harus diawasi ketat. Sebab mereka yang tak punya lahan, tapi terjadi dilapangan bisa punya kartu tani. Sehingga bisa menebus pupuk,” terangnya Jum’at (27/1).
Untuk itu ia meminta Dinas Pertanian melakukan pembenahan data dan segera menyelesaikan masalah kelangkaan masih terjadi di lapangan. “Kami memberikan waktu singkat kepada Dinas pertanian Kabupaten Demak untuk segera mengakhiri masalah yang sudah menjadi musiman ini. Petani sudah mulai ketar-ketir,” imbuhnya.
Menurutnya Dinas pertanian juga harus terus melakukan komunikasi lebih intens dengan stakeholder lainnya termasuk lembaga legislatif. Sebab persoalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama.
“Harapan kami harus lebih baik dan akan kita pantau terus, kita kawal terus, untuk MT 1 dan MT 2, jangan sampai ada kelangkaan pupuk bagi petani yang mempunyai hak pupuk bersubsidi,” tandasnya.
#Polda Jateng, #Jateng, #Jawa Tengah, #Humas Polri, #Polres Demak, #Kapolres Demak, #Kabupaten Demak, #Demak, #Polres Banjarnegara, #Kapolres Banjarnegara, #Banjarnegara, #Kabupaten Banjarnegara, #Pemkab Banjarnegara, #Polda Jateng, #AKBP Hendri Yulianto, #AKBP Budi Adhy Buono, #Kapolres Sintang, #AKBP Tommy Ferdian
