SALATIGA – Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit membuka suara terkait pernyataan empat fraksi DPRD menilai bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
Dance yang juga merupakan Ketua DPC PDI-P Kota Salatiga mengatakan bahwa pemberian kambing untuk para masyarakat yang terdampak pembangunan Taman Wisata Religi itu adalah aduan yang diterima oleh pihak ketua dan fraksi PDI-P.
“Pengaduan itu langsung ditindaklanjuti ketua dengan memanggil kepala Dinas pangan dan peternakan (Dispangtan) dan meminta aspirasinya untuk bantuan kambing bagi petani penggarap,” kata Dance kepada Tribunjateng.com, Sabtu (17/12/2022).
Dirinya mengaku bahwa pihaknya semata mata untuk membantu aduan tersebut.
“Kami fraksi PDI-P semata mata hanya membantu masyarakat petani yang membutuhkan. Kami sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk mereka dan untuk itu kami dipilih oleh rakyat,” jelasnya.
“Memang kami diperintahkan oleh partai untuk hadir dalam rangka memberi tenaga bagi kaum marhen, itu tugas kami,” imbuhnya.
Pihaknya akan terus berjuang untuk rakyat dan tidak menghiraukan tudingan tersebut.
“Kalau ada yang mengatakan yang macam-macam, yah silakan itu urusan mereka. Fraksi PDI Perjuangan akan terus berjuang untuk rakyat,” tegasnya.
Selain itu, terkait anggota Fraksi PDI-P menjadi inspektur upacara, pihaknya mengaku memang ada program untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila serta nasionalisme bagi para pelajar.
“Karena ada indikasi masuknya ajaran-ajaran intoleran ke dalam pendidikan formal baik guru maupun pelajar. Untuk itu kami fraksi PDI Perjuangan melakukan kegiatan menjadi inspektur upacara bendera setiap Senin,” ungkapnya.
“Dan arahan pembina upacara lebih pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi menjaga Pancasila adalah tugas fraksi PDI Perjuangan, Kalau ada fraksi lain yang tidak setuju tidak apa-apa mungkin mereka punya pikiran lain,” tambahnya.
Pemberitaan sebelumnya, Fraksi PKS, Gerindra, Demokrat, PKB (PKB, Golkar dan Nasdem) di DPRD Kota Salatiga memprotes bahwa ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait upacara bendera hari Senin hanya diikut oleh anggota salah satu fraksi DPRD Kota Salatiga.
“Ini berpotensi menjadi politisasi di Dinas Pendidikan, padahal pendidikan adalah area netral. Jika memang ada kegiatan tersebut, semua anggota DPRD harus dilibatkan,” kata Nono Rohana, Jumat (16/12/2022).
Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, M. Miftah mengungkapkan selain hal tersebut, dirinya mengetahui hal lain saat melakukan pengawasan di Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga.
“Kita tahu ada anggaran Rp 16 miliar disitu, dibagi Rp 10 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 6 miliar untuk kegiatan. Ini baru terserap 40 persen sehingga kita minta ada akselerasi program,” kata Miftah.
