BANJARNEGARA – Penampilan Hoho, Kepala Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara saat aksi di Senayan, Jakarta mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, ia memamerkan tato yang ada di sekujur tubuhnya.
Tato yang paling besar ada di punggungnya. Di punggung, tampak tato geisha, perempuan penghibur Jepang, tengah mengayunkan katana, pedang para samurai.
Hoho menjadi unik lantaran jarang ada pejabat publik yang bertato apalagi penuh sekujur tubuh. Sebab, selama ini tato lekat dengan stigma premanisme yang tentu berkonotasi negatif. Barang siapa bertato, kebanyakan orang menilai dia bukan orang baik-baik.
Namun demikian, Hoho mampu menepis stigma itu. Ia membuktikan tak selamanya tato identik dengan premanisme. Ia membuktikan dengan raihan dukungan warga pada pemilihan kepala desa pada Juli 2019 yang lalu.
Hoho, bahkan menang mutlak pada Pilkades kala itu. Ia mengalahkan dua kandidat lain dengan perolehan suara meyakinkan.
“Saya dapat suara sekitar 1.900, sementara suara dua calon lain kalau digabung pun saya masih unggul,” ujar dia.
Hasil perolehan suara ini menunjukkan ada pergeseran penilaian warga terhadap orang bertato, setidaknya di Desa Purwasaba. Warga tak lagi sekadar melihat penampilan luar saat memilih pemimpin.
Selain menang karena ketokohan orantuanya, Hoho juga membuktikan kualitas kepemimpinan usai terpilih. Ia memprioritaskan fasilitas publik yang menjadi kebutuhan utama warga.
Tak lama setelah dilantik, ia menyumbangkan mobil pribadi miliknya untuk desa. Kendaraan ini dipakai untuk kebutuhan mobilisasi warga, seperti ketika butuh alat transportasi untuk mengantar ibu melahirkan, warga yang sakit atau keperluan lainnya.
“Mobilnya Honda Stream,” kata bungsu empat bersaudara ini.
Tak hanya itu, Hoho juga membangun jalan desa yang bertahun-tahun tak tersentuh program pemerintah desa. Ia membangun jalan ini dengan dana pribadi.
Jalan sepanjang 700 meter ini menghubungkan Desa Purwasaba dengan desa tetangga. Ia mengaspal jalan ini selebar 3 meter sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat.
“Karena di sepanjang jalannya sawah, jadi tidak diprioritaskan. Padahal di ujung jalan juga ada rumah-rumah warga,” ucapnya.
Ia juga menyelesaikan penyerahan hak tunda perangkat desa sebelum pensiun. Setiap perangkat desa yang hendak purna tugas berhak mendapat semacam penghargaan berupa hak kelola tanah desa. Hak ini berlaku bagi perangkat yang diangkat sebelum ada Perda yang menghapus hak tunda ini.
Kepala desa sebelum Hoho tak ada yang berani menunaikan hak ini. Namun Hoho memenuhi hak empat perangkat desa atas hasil konsultasi dengan Inspektorat dan Bapermasdes Banjarnegara.
sumber: suara.com
