Polda Kalteng Gelar Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II Tahun 2026
Palangka Raya - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II T.A. 2026 Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian, bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda setempat, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini, dibuka oleh Wakapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Irwasda Kombes Pol Djoko Susilo, dan dihadiri para pejabat utama Polda serta personel Polda Kalteng dan Polres Jajaran.
Dalam arahannya, Wakapolda Kalteng menyampaikan bahwa audit kinerja ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan program serta anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Wakapolda juga menekankan agar seluruh Satker dan Satwil memberikan dukungan penuh terhadap tim audit dengan menyajikan data yang lengkap, valid, dan akuntabel.
"Jadikan audit kinerja ini sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan kedepan. Bukan hanya sekadar pemeriksaan," tegasnya.
Sementara itu, Irwasda Polda Kalteng menjelaskan bahwa pelaksanaan audit ini akan berlangsung mulai 13 hingga 28 Oktober 2026 dengan tujuan memberikan keyakinan atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi serta sebagai peringatan dini untuk meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola Polri.
Lebih lanjut, Kombes Djoko juga memaparkan hasil Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II T.A. 2026 di Polda Kalteng. Tercatat total 168 temuan, turun 6,14 persen dari tahun 2025 yang sebanyak 179 temuan. Rinciannya meliputi Bidang Jemen Opsnal 42 temuan, Jemen SDM 43 temuan, Jemen Logistik 33 temuan, dan Jemen Garkeu 50 temuan.
"Beberapa temuan yang menjadi perhatian, di antaranya bidang Opsnal terkait penggalangan yang belum berbasis analisis kerawanan, bidang SDM terkait pemetaan talenta dan assessment jabatan yang belum merata dimana 48 dari 97 Kapolsek dan 11 dari 14 Kasat Narkoba belum assessment, bidang Logistik terkait penyelesaian kerugian negara atas senpi dinas akibat kecelakaan air, serta bidang Garkeu terkait pengadaan BBM non subsidi yang dinilai belum efektif," jelasnya.
Irwasda menyebut, adapun sasaran audit kali ini difokuskan pada tujuh aspek, yakni kinerja Satker dan Satwil, realisasi anggaran T.A. 2026, pemeliharaan kemampuan dan penggunaan kekuatan, pelaksanaan tupoksi, pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa, temuan berulang, serta pengendalian anggaran DIPA dan Non-DIPA.
"Saya harapkan melalui audit ini bisa mewujudkan komitmen Polri dalam membangun organisasi yang profesional dan transparan. Ini momentum evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja dan memperkuat akuntabilitas, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," tutupnya. (adji/supri)
