BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus menggenjot percepatan penanganan kemiskinan ektrem.
Salah satunya dengan menggelar Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banjarnegara pada Selasa 7 Februari 2023.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Rakor bersama Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilaksanakan di desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Indarto mengatakan, perlunya atensi terhadap hasil kesepakatan dalam rakor kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah.
“Desa siap melaksanakan verval dalam jangka waktu 2 hari, apabila mengalami kendala dalam input hasil verval dapat berkoordinasi dengan Dinsos PPPA Kabupaten dan atau Dinsos Provinsi,” ujarnya.
Lebih jauh Sekda menjelaskan, OPD perlu mengerjakan peran sesuai tupoksi dan program di lokus sasaran secara kolaboratif, terpadu dan saling melengkapi.
“Selain optimalisasi gerakan partisipasi masyarakat atau filantropi dan lembaga non pemerintah melalui CSR, organisasi profesi, Baznas dan lembaga Zakat lain,” lanjutnya.
Selain itu, pihaknya juga perlu mengawal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa agar dapat mengalokasikan anggaran desa.
“Tentunya dengan memprioritaskan warga miskin ekstrim utamanya yang sakit sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapat intervensi,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Sosial Baperlitbang, Fajar Anggun mengatakan, waktu pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data yang cukup singkat dan kendala operator di Desa untuk melakukan input data menjadi kendala tersendiri.
“Ada 18 Kabupaten kota yang prosentase kemiskinannya berada dibawah provinsi dan nasional dan salah satunya Kabupaten Banjarnegara,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan, saat ini terdapat 44 desa dari 14 Kecamatan yang menjadi lokus prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem hasil perhitungan dari provinsi Jawa Tengah.
“Mesti singkat kita berharap proses verifikasi dan validasi data segera selesai dan dapat diinformasikan ke Gubernur,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut dikoordinasikan mengenai konsolidasi tindak lanjut terhadap data kemiskinan ekstrem Kabupaten Banjarnegara.
Pihaknya menambahkan, akan segera melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan stunting untuk diserahkan kepada Provinsi.
“Data tersebut nantinya sebagai bahan evaluasi data dan segera dilakukan tindak lanjut bersama yang melibatkan seluruh stakeholder,” pungkas Anggun.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial PPA Kabupaten Banjarnegara Noor Tamami menyarankan agar desa segera berkoordinasi dengan Dinsos terkait permasalahan yang ada secepatnya.
“Kami berharap Desa yang masih terkendala dengan aplikasi untuk proses verifikasi dan validasi segera berkomunikasi dengan kami,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan, agar kendala terkait aplikasi tersebut dapat tertangani dan data dapat segera masuk ke dalam sistem aplikasi.
“Komunikasi yang baik tentunya sangat kami harapkan agar proses pekerjaan tidak terhambat dan berjalan dengan cepat seperti yang kita harapkan,” lanjutnya.
Pada kegiatan Rakor tersebut juga dilakukan komitmen bersama agar proses verifikasi dan validasi data dapat segera diselesaikan sesuai harapan Pak Gubernur Jawa Tengah.
sumber: pikiranrakyat.com
Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.
