DEMAK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menggelar Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu dengan tema “Merajut Kebersamaan Pengawasan Pemilu 2024” di Hotel Amantis, Rabu (14/12/2022).
Acara tersebut mengundang Panwaslucam, Camat, Danramil, dan Kapolsek di 14 kecamatan se-Kabupaten Demak. Adapun pemateri dalam diskusi tersebut, yakni Kasatreskrim Polres Demak AKP Winardi, Plt Kabag Pemerintahan Demak Agung Widodo, dan Rektor IAIN Kudus Prof. Abdurrohman Kasdi.
Ketua Bawaslu Demak Khoirul Saleh menyampaikan pengawasan saat ini ada di tahapan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU RI pada hari ini (14/12).
Pengawasan Pemilu Kemudian, kata dia, tahapan akan masuk pada penerimaan dokumen formulir persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dibuka 16-29 Desember 2022.
“Dukungannya kalau di Jawa Tengah ini minimalnya adalah 5000 surat dukungan dan itu tersebar minimal di 50 persen kabupaten/kota yang ada,” kata Khoirul dalam sambutannya.
Dia menekankan kepada tamu undangan yang hadir bahwa kehadiran Bawaslu adalah untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang ada.
“Mari bersama Bawaslu, kita pastikan bahwa semua peserta mempunyai kewajiban serta hak yang sama dan diperlakukan secara adil dan setara dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor IAIN Kudus Prof. Abdurrohman Kasdi mengatakan partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.
Menurutnya, salah satu misi Pengawas pemilu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
“Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan dari pengawas pemilu kepada masyarakat,” tuturnya.
Baginya, sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi adalah membangun kesadaran politik masyarakat.
“Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu,” ujara mantan Ketua PC Ansor Demak itu.
