DEMAK – Pakar hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang Edi Pranoto mengungkapkan tantangan besar untuk panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwaslucam) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dia mengatakan Panwaslucam adalah garda terdepan jika terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu.
“Anda akan jadi orang terdepan jika terjadi pelanggaran pemilu untuk melakukan kajian awal,” katanya saat mengisi kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Penanganan Pelanggaran dan Verifikasi Faktual di Reinz Cafe and Resto yang diadakan Bawaslu Demak, Senin (21/11/2022).
Karenanya, kata dia, peran Panwaslucam sangat penting untuk memastikan kedaulatan rakyat dalam memilih orang-orang yang akan duduk di lembaga negara.
“Anda-anda ini bertugas untuk menciptakan keadilan pemilu. Pemilu yang berkeadilan itu ketika anda bisa Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum,” ujarnya.
Edi meminta 42 anggota Panwaslucam yang hadir bisa menunjukkan integritasnya dengan memproses temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat.
“Jika ada temuan atau laporan, anda harus bisa mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dengan cara mempublikasikannya,” tutur dosen Fakultas Hukum Untag Semarang itu.
Mencegah politik uang
Edi menjelaskan pengawasan pemilu saat ini difokuskan dalam ranah pencegahan. Menurutnya, salah satu yang perlu ditekankan adalah pencegahan terhadap praktik money politics atau politik uang. Baca Juga: Konon Ganjar & Jokowi Tak Membahas Politik Saat Bertemu di Batang
“Ini menjadi tantangan bagi pengawas pemilu bagaimana dalam proses ke depan itu tidak ada praktik politik uang. Kalau berhasil, anda hebat,” katanya.
Lebih lanjut, dia meyebutkan empat faktor penyebab praktik politik uang terjadi, yakni keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, kebiasaan dan tradisi, serta lemahnya pengawasan.
“Money politics itu embrio korupsi. Pasti mindset mereka (politikus yang melakukan politik uang), bagaimana caranya modal kembali,” ujarnya.
