Salatiga – Penjabat Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi meminta Organisasi Pemuda Batak Bersatu tidak dijadikan alat dukung-mendukung politik ke depan.
Ia pun mengapresiasi berdirinya organisasi Pemuda Batak Bersatu di Salatiga.
“Terima kasih kawan semua hadir disini, dan persyaratan administrasi sudah dilakukan. Mohon Kesbangpol untuk ditindaklanjuti, dan saran saya libatkan teman-teman organisasi dalam kegiatan yang memungkinkan,” kata Sinoeng saat audiensi Pemuda Batak Bersatu di Ruang Kerja Wali Kota, Senin (19/9).
Dia menilai, organisasi yang sifatnya sosial, sehingga tahun 2024 kelak ada ajakan untuk mendukung pihak tertentu ia meminta pesannya diingat.
Selain itu, Sinoeng juga berharap divisi Pemberdayaan Perempuan bisa lebih berperan dalam menanggapi dan bersikap terkait isu-isu gender jika terjadi kekerasan terhadap perempuan utamanya.
Sementara, Ketua Pemuda Batak Bersatu Kota Salatiga Raja L Sagala menyampaikan bahwa audiensi dimaksudkan untuk mengenalkan organisasi dan para pengurus.
“Kami juga ingin mendapatkan arahan dari bapak Pj Wali Kota terkait apa yang bisa kita kolaborasikan dan apa bisa kita perbuat untuk Kota Salatiga,” terang Raja.
Pemuda Batak Bersatu Kota Salatiga ingin mengenal lebih dekat Pj Wali Kota agar mengenalkan kepengurusan yang ia pimpin.
“Selain itu kami juga mohon doa restu dan mengundang bapak Pj Wali Kota untuk deklarasi Pemuda Batak Bersatu Kota Salatiga pada tanggal 29 Oktober 2022,” tandasnya.
Ia mengharapkan, bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Salatiga. Organisasi ini diakuinya telah terdaftar di Kemenkumham dan telah disosialisasikan di Kabupaten Semarang.
Organisasi dengan visi misi berdiri untuk menunjukkan kemampuan Batak bersatu untuk berbuat terbaik serta mampu terjalin silaturahmi untuk seluruh suku Batak dengan masyarakat.
Dengan seragam merah dipastikan bukan merupakan simbol warna partai, melainkan kesamaan warna darah.
“Fokus kami sosial bagi masyarakat Batak dan umumnya masyarakat Salatiga serta ingin digabung dengan Kabupaten Semarang, namun karena kemarin ternyata terhalang status kependudukan dua daerah sehingga kami beranikan diri mendirikan sendiri di Kota Salatiga. Inisiatif kami langsung mendaftar di Kesbangpol,” tambahnya.
