JAKARTA – Isu SARA diperkirakan masiih mewarnai pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan Pemilu tahun 2024. Meski tidak berpengaruh signifikan dalam memengaruhi masyarakat pemilih, namun isu soal perbedaan suku, agama, ras, dan golongan untuk kepentingana politik sesaat sangat disesalkan. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu SARA yang dimainkan para elite politik dan kelompok politik swasta dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sejalan dengan itu, MT Daarul Anwar mendesak adanya upaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sehat dan bertanggung oleh semua pihak terutama oleh lembaga penyelenggara, penegak hukum, dan semua stakeholders.
Ditengah kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan para pengasuh dan tokoh agama MT Daarul Anwar mendoakan agar Oemilu 2024 berjalan dengan damai tanpa membawa isu agama.
Pihaknya menuntut proses demokrasi tersebut dilakukan secara jujur dan adil. Dan juga, meminta presiden untuk netral dan lebih mementingkan keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia.
“Pemilu harus dengan cara yang jujur dan adil karena inilah pintu masuk pertama kali untuk bisa mendapatkan keadilan,” ujar Ust M. Haikal Haniful Fuad yang tampak didampingi sejumlah tokoh seperti Habib Hasan bin Ja’far Assegaf, KH. Abdullah Hasani dan Drs. KH. Abdillah Hasani.
MT Daarul Anwar juga meminta penyelenggara pemilu untuk tegak lurus melaksanakan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Ini adalah prinsip yang telah lama menjadi jargon pada pemilu-pemilu yang lalu,” katanya.
Menurut Ust Haikal Hassan, prinsip prinsip tersebut harus menjadi pegangan penyelenggara pemilu. Kemudian di sisi yang lain, pemerintah juga diharapkan menjadi wasit yang netral.
“MT Daarul Anwar akan terus mendoakan semoga negeri ini selalu damai dan terhindar dari segala marabahaya, serta akan terus fokus mengawal gerakan pemilu dan meminta kepada tokoh politik nasional agar tidak menggunakan agama dalam kegiatan politiknya. Diharapkan gerakan ini bisa digaungkan di wilayah Indonesia lainnya,” tandasnya.
