REMBANG, Jateng – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah (Jateng) melaporkan sudah ada 38 desa dari 12 kabupaten/kota yang dilanda kekeringan. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Juli-Agustus 2023.
“Kalau kita lihat data yang kita miliki sejak Mei ini memang daerah-daerah tersebut ada 38 desa itu sudah mulai terdampak,” ujar Kabid Penanganan Darurat BPBD Jateng Dikki Rulli Perkasa saat dihubungi, Rabu (28/6/2023).
Ke-12 wilayah yang dimaksud di antaranya Cilacap, Sragen, Grobogan, Blora, Pelamang, Tegal, Brebes, Demak, Rembang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kabupaten Magelang. Pihaknya juga sudah memberikan bantuan air bersih hingga mencapai lebih dari 1 juta liter air.
Dikki menyebut dibandingkan jumlah desa di Jateng, ada 0,4 persen yang terdampak kekeringan.
“Totalnya sudah 206 tangki jadi yang dilakukan. Pemerintah 180 tangki ditambah teman-teman lain TNI atau CSR itu totalnya 206 tangki untuk kapasitasnya itu 1.011.500 liter,” jelasnya.
Penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan. Hingga Selasa (27/7) belum ada lagi permintaan dari wilayah yang terdampak kekeringan.
“Kalau dia tidak berkelanjutan artinya desa tersebut sudah bisa melakukan pola-pola bagaimana pemenuhannya,” imbuhnya.
Dikki menyebut kekeringan tersebut merupakan bagian dampak dari fenomena El Nino. Dia juga menyampaikan bahwa sudah ada prediksi kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu.
“Sudah disampaikan teman-teman BMKG untuk tahun ini musim tanpa hujan itu cukup panjang jadi ada 7 bulan 10 hari, kita mulai puncaknya itu seperti yang disampaikan BMKG itu di bulan Juli dan Agustus besok dan kita akan semakin baik kondisinya insyaallah di awal November baru kita akan memasuki musim penghujan,” jelas Dikki.
Mengantisipasi dampak meluas, BPBD Jateng telah membuat skenario seperti pada 2019 di mana musim kemarau mencapai sembilan bulan. Dalam analisisnya, Dikki menyebut hanya Kabupaten Rembang yang masuk menjadi perhatian khusus.
“Berdasar analisa kemarin kita itu hanya ada satu kabupaten yang menjadi perhatian khusus, khususnya di Kabupaten Rembang di mana di sana disampaikan ada keterbatasan APBD reguler, dan CSR di sana juga terbatas, dan mata air pun terbatas,” katanya.
Meski begitu, hingga kini belum ada laporan terkait kebutuhan air yang luar biasa. Dia juga meminta masyarakat untuk lebih menghemat air dan tidak melakukan kegiatan pembakaran sembarangan.
“Apabila sudah mulai berdampak pada kebutuhan sehari-hari misalnya juga sawah, ternak, atau kegiatan ekonomi yang lain segera laporkan ke pemerintah mulai dari lurah atau BPBD setempat,” pungkasnya.
sumber: detikjateng
Polres Rembang, Kapolres Rembang, AKBP Suryadi, Kabupaten rembang, Pemkab Rembang, PolisiNgajiPolisiNyantri, SeduluranSaklawase, Polres Sukoharjo, Polda Jateng, Jateng, Polres Humbahas, AKBP Hary Ardianto, Polda Sumut, Polres Lamandau, AKBP Bronto Budiyono, Polda Kalteng
