SEMARANG, Jateng – Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfi menyebut sejumlah kepala daerah meminta dibangunkan Rumah Sakit (RS) Polri. Hal ini menjadi salah satu parameter kedokteran kesehatan (dokkes) kepolisian makin dipercaya masyarakat.
“Ada Blora, Cilacap, Solo, Brebes, semua bupatinya minta dibangunkan rumah sakit Polri,” kata Ahmad Luthfi saat Pembukaan Survey Akreditasi RS Bhayangkara TK II Semarang Bidang Kedokteran Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Jateng di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Kamis (25/5/2023).
Kapolda mengenang saat masih perwira pertama (pama) sekitar 30 tahun lalu, pelayanan medis Polri di rumah sakit belum maju.
“Dulu waktu kita kecil, remaja, masih pama tahun 89-90, kalau minta (obat) ke RS Polri obatnya itu-itu saja, mau sakit panas, diare. Jadi tidak terkenal kita. Apalagi kalau mantri polisi, itu dipandang sebelah mata. Dulu, itu dulu,” katanya.
Tapi pada perkembangannya, pelayanan termasuk fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) semakin maju. Contohnya ketika badai Covid-19 melanda, Rumah sakit berikut paramedis dan dokter diibaratkan sebagai pasukan khusus yang tidak bisa digantikan oleh siapapun.
“Saat itu tidak ada negara manapun yang bisa memploklamirkan bahwa Covid-19 bisa diobati, termasuk Indonesia. Semuanya learning by doing,” ucapnya.
Sebab itulah, akreditasi di RS Polri penting untuk dilakukan. Termasuk yang saat ini berlangsung, yakni proses akreditasi di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Prof Awaloedin Djamin Semarang.
Selain itu, Kapolda Jateng juga menyebut instansi Dokkes merupakan salah satu unsur penting untuk mendukung pengungkapan tindak pidana secara ilmiah yakni scientific crime investigation.
Keterangan ahli untuk mengungkap kasus-kasus menonjol, seperti diatur Pasal 184 KUHAP. Sebab itu, RS Bhayangkara Semarang sudah waktunya akselerasi.
“Kedokteran merupakan integral di dinas kepolisian yang patut dan penting di kedepankan,” ucapnya.
Sementara terkait akreditasi RS Bhayangkara Semarang, Kepala Biro (Karo) Laboratorium Pusdokkes Polri Brigjen Pol Prima Heru mengemukakan, proses akreditasi berlangsung 3 hari mulai Rabu (24/5/2023) secara daring dan luring. Akreditasi melibatkan Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI).
“Akreditasi untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Ini menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan untuk menaati peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan,” katanya.
Proses akreditasi semua unit pelayanan akan ditinjau tim surveyor dari LAFKI, termasuk dapur hingga sampah medis.
“Sehingga pelayanan kepada pasien akan lebih bagus dan menghindari kejadian fatal kepada pasien,” ucapnya. (saibumi)
sumber : jateng.inews.id
Polda Jateng, Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Sukoharjo, Polres Pati, Polres Batang, Polres Humbahas, Polda Sumut, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, AKBP Hary Ardianto, Polres Banjarnegara
