SEMARANG, Jateng – Hasil dari pengawasan pencocokan dan penelitian, Bawaslu Kota Semarang beri saran perbaikan kepada KPU Kota Semarang.
Sebelumnya Bawaslu telah melakukan pengawasan melekat prosedur dan tatacara Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 12-19 Februari 2022.
Jumlah TPS yang dilakukan pengawasan melekat sebanyak 1.416 TPS.
Tahapan pengawasan melekat prosedur tatacara pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan dengan sampling 10 Kepala Keluarga dan sebaran seluruh TPS.
Jajaran pengawas memastikan Pantarlih melakukan coklit sesuai dengan prosedur.
Dimulai dengan memastikan identitas pemilih dan kesesuaian dengan form A daftar pemilih.
Memberikan tanda terima serta menempelkan stiker pada rumah yang dicoklit.
Sepanjang pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kejadian khusus seperti pemilih dalam 1 KK tidak berada dalam TPS yang sama.
Berdasarkan hasil pengawasan oleh panwaslu kecamatan Tugu dan Semarang Utara.
Serta ada temuan 73 pemilih yang jarak tempuh ke Tps nya sekitar 1,5 km.
Selain itu terdapat pantarlih yang melakukan coklit tidak mencocokan NIK pemilih.
Namun hanya menanyakan nama pemilih pada petugas keamanan di rumah.
Setelah itu pantarlih langsung memberikan tanda bukti terdaftar dan menempelkan stiker.
Kejadian tersebut menjadi temuan oleh jajaran pengawas kecamatan Gajahmungkur.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Nining Susanti menyampaikan bahwa beberapa temuan oleh jajaran pengawas sudah dilakukan saran perbaikan.
Baik secara langsung maupun tertulis.
Sehingga prosedur dapat sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan no 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri.
“Sebagian besar saran perbaikan ini sudah ditindaklanjuti jajaran KPU kota semarang, tinggal beberapa temuan yang saat ini sedang diproses perbaikannya,” ungkap Nining
Selain itu Nining juga menegaskan bahwa Bawaslu Kota Semarang, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan membuka posko aduan masyarakat.
Baik secara tatap muka atau melalui media sosial.
Melalui posko aduan ini nantinya masyarakat yang belum terdaftar melalui sistem cek DPT online milik KPU dapat melaporkan ke Bawaslu.
“Bawaslu telah mengumumkan posko aduan sehingga harapanya dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat,” tegas Nining.
Nining berharap melalui upaya posko aduan dan ketepatan kerja pengawasan problem tidak terakomodirnya pemilih dalam daftar pemilih dapat diminimalisir dengan baik.
sumber: suaramerdeka
