DEMAK – Gubernur Jawa Tengah meminta Kepala Desa di Kabupaten Demak untuk serius menanggani kasus stunting atau anak kekurangan gizi di Desa masing masing.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung di Balai Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (23/1/2023).
Menurutnya Kades yang baru menjabat harus segera bersinergi dengan pihak kesehatan untuk tangani kasus stunting di desa.
“Kadesnya baru saya minta pastikan datanya benar, nanti bidan termasuk para kader kesehatan akan bisa mendampingi terus menerus,” kata Ganjar.
Dengan mendata masyarakat lanjut orang nomer satu di Jateng, bisa mempermudahkan Pemerintah Kabupaten ataupun Provinsi untuk membantu mengatasi kasus stunting.
“Contoh ada 21 warga punya masalah itulah (stunting) yang menjadi perhatian utama. Saya kira tidak begitu sulit sehingga langsung di intervensi dengan sumber anggaran dari dana desa ataupun dari kabupaten,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ganjar menilai Kades juga bisa mengedukasi masyarakat desa untuk mau bergotong royong dan saling peduli terhadap warg yang membutuhkan.
“Barang kali mengkuatkan masyarakat kalau tetangga masih ada yang kurang gizi, gizi buruk, kalau kemudian ada 5 sampai 5 orang terus kemudian masing masing keluarga memberikan siapa, siang siapa, menjadi prinsip gotong ronyong beberapa desa ada,” ungkapnya.
Dengan cara seperti itu lanjutnya, bisa menanggani secara langsung stunting dan tidak ada alasan bahwa tidak memiliki anggaran.
“Tadi saya sampaikan kepada Pak Kades yang baru untuk melakukan itu (gotong royong), sehingga tidak boleh lagi ada alasan tidak ada anggarannya, atau belum dianggarkan,” jelasnya.
Menanggapi perminta Gubernur Jawa Tengah, satu di antaranya, Kades Surodadi Supriyanto mengatakan bahwa sebenarnya Pemerintah Desa mendapatkan keluhan atas bantuan yang tidak merata.
“Kalau desa tentang kemiskinan, kami banyak keluhan di desa. Karena bantuan dianggap tidak merata, tentunya bisa saja tahun ini dibantu, tahun besok yang membantu,” kata Kades Surodadi, Senin (23/1/2023).
Ia menyampaikan tidak meratanya bantuan disebabkan oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak bisa memperbarui data.
“Data yang diajukan ke desa ke DTKS mau miskinnya seperti apa tidak dapat karena menggunakan DTKS itu kadang yang sudah kaya, bisa masuk DTKS,” ungkapnya.
Dengan keluhan tersebut lanjut kata dia, Kades sampai saat ini masih bingung untuk melaporkan masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan.
“Jadi kepala desa bingung karena sistemnya seperti apa, artinya sudah mengajukan benar yang membutuhkan tahu fakta dilapangan,” ucapnya.
Ia pun meminta Gubernur Jawa Tengah bisa segera memperbaiki DTKS supaya masyarakat bisa mendapatkan bantuan secara merata.
“Padahal dari desa tidak bisa mengajukan apa apa. Pak Ganjar tolong data diitung ulang secara lapangan,” tutupnya.
