REMBANG, Jateng – Sebuah video viral yang diunggal Gubernur Jawa Tengah dalam kasus dugaan pungli yang menimpa Kepala SMKN 1 Sale Rembang, Jawa Tengah, telah menjadi viral di media sosial.
Setelah kejadian itu viral dan pihak terkait diperiksa, mantan Kepsek SMKN 1 Sale Rembang itu membeberkan alasan di balik pungutan infaq yang dilakukan.
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mencopot Widodo, Kepala SMKN 1 Sale Rembang, setelah muncul dugaan pungutan liar (pungli) berkedok infak untuk pembangunan mushala.
Mantan Kepsek tersebut dengan jujur bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Rupanya, di balik pungutan infaq tersebut terungkap adanya kebutuhan lain yang belum terpenuhi.
Widodo telah resmi dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala SMKN 1 Sale Rembang.
Hal ini terjadi setelah dugaan pungutan liar berkedok infak terungkap saat kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah ke Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Juli 2023.
Widodo mengungkapkan bahwa dirinya ditugaskan sementara di Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng.
Sebelum viral terkait hal tersebut, Widodo menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Sale dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMKN 2 Rembang.
Akibat peristiwa tersebut, jabatannya sebagai Kepala SMKN 1 Sale telah digantikan oleh seorang Pelaksana Harian (Plh) yang merupakan Kepala SMKN 1 Rembang. Sedangkan jabatannya sebagai Plt Kepala SMKN 2 Rembang sementara diisi oleh Kepala SMKN 1 Sedan.
Widodo menceritakan pengalamannya dan membeberkan kebenaran di balik pungutan infaq yang diberlakukan kepada siswa.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum peristiwa tersebut menjadi viral, pihaknya telah mengajukan pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) seperti ruang kelas, gedung perpustakaan, dan bengkel untuk SMKN 1 Sale. Namun, tidak semua pengajuannya ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Bahkan untuk pembangunan mushala, sebagian anggarannya didapat dari infak para wali murid, dan pihak sekolah juga mendapatkan bantuan senilai Rp 50 juta dari Baznas.
Namun, anggaran yang terkumpul masih belum mencukupi untuk membangun mushala yang membutuhkan dana sekitar Rp 260 juta. Saat ini, infak dari para wali murid sudah terkumpul sekitar Rp 130 juta.
Sebelumnya diberitaklan kasus dugaan pungli yang menimpa Kepala SMKN 1 Sale Rembang Jawa Tengah menjadi viral di kalangan media sosial.
Setelah viral dan pihak terkait diperiksa, mantan Kepsek MKN 1 Sale Rembang itu membeberkan alasan adanya pungutan infaq.
Dugaan adanya pungli berkedok infak terungkap saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rembang, pada Senin (10/7/2023) lalu.
“Sudah mas, saya sementara ditugaskan di Cabang Dinas,” ucap Widodo saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/7/2023).
Widodo curhat dan membeberkan yang sebenarnya terjadi hingga adanya pungutan infaq yang dibebankan kepada siswa.
Widodo mengatakan sebelum ramai peristiwa tersebut, pihaknya sudah pernah mengajukan pengadaan sejumlah sarana dan prasarana (sarpras), seperti ruang kelas, gedung perpustakaan, hingga bengkel untuk SMKN 1 Sale.
Sejumlah sarpras yang diajukannya tersebut, diisi melalui aplikasi TAKOLA, yang dijadikan acuan dalam pemberian bantuan dari pemerintah.
“Nggih (iya) mas, termasuk mobil praktik juga kita mengajukan ke Aset Provinsi / BPKAD tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” terang dia.
Menurutnya, tidak semua sarpras yang diajukannya ditindaklanjuti langsung oleh dinas terkait.
“Itu yang kita alami,” ujar dia.
Akibat kejadian ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil tindakan tegas telah diambil terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, terkait tarikan atau pungli berkedok infak.
Gubernur dua periode itu menegaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
“Dia kita bebas tugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan,” kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Selasa (11/7/2023).
Keputusan tersebut diambil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah mendengar curhatan dari para siswa.
Dugaan pungli berkedok infak itu terbongkar setelag Gubernur Ganjar menanyai salah satu siswi SMKN 1 Sale.
Siswi tersebut mengungkap masih membayar uang gedung, yang kemudian ia ralat sebagai infak dengan besaran Rp 300 ribu setiap tahun.
Laporan terkait dugaan pungli di SMKN 1 Sale mencuat saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) kemarin.
Saat itu ada sesi tanya-jawab dan Ganjar menanyakan apakah ada pungutan di sekolah.
Salah satu siswa SMKN 1 Sale mengatakan di sekolahnya ada penarikan uang gedung Rp 300 ribu per siswa saat kenaikan kelas dalam bentuk infak.
Menanggani hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah mengatakan, pihaknya telah memeriksa Kepala SMKN 1 Sale, Widodo, terkait kasus ini.
“Hasilnya, kepala sekolah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah,” ujar dia.
Menurut Uswatun, pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada 2022 lalu.
Dari total 534 siswa SMKN 1 Sale, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.
“Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp 130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala. Pembangunan musala sampai saat ini sudah mencapai 40 persen,” ujar Uswatun.
Bagaimanapun, kata Uswatun, berpedoman pada surat-surat edaran Kepala Disdikbud Jateng, segala bentuk pungutan yang dilakukan SMA/SMK dan SLB Negeri di Jawa Tengah adalah termasuk pelanggaran kepatuhan/kedisiplinan.
Terlebih, semua kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas terkait hal ini.
Kini warganet khawatir dengan nasib siswi yang berani bicara tersebut, mayoritas dari mereka khawatir siswi itu mendapat perundungan dan dikucilkan
Uswatun juga membongkar kondisi siswi yang ditanya oleh Ganjar Pranowo terkait dugaan kasus ini.
“Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan.”
“Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun,” tandas Uswatun.
sumber: TribunJateng.com
Polda Jateng, Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Sukoharjo, Polres Pati, Polres Batang, Polres Humbahas, Polda Sumut, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, AKBP Hary Ardianto, Polres Lamandau, AKBP Bronto Budiyono, Polres Banjarnegara, Kapolres Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kapolres Rembang, AKBP Suryadi
