REMBANG, Jateng – Disinggung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo soal dugaan pungutan dalam bentuk infak yang dilakukan pihak SMKN 1 Sale kepada siswa dan siswinya. Pihak sekolah pun akhirnya buka suara.
Kepala SMKN 1 Sale, Widodo menuturkan, penarikan itu dilakukan lantaran di sekolahnya tidak memiliki musala.
Setelah terkumpul, uang itu lantas digunakan untuk pembangunan musala.
Widodo menjelaskan, di SMKN 1 Sale sendiri terdapat 550 siswa. Lantaran tidak memiliki musala, saat hendak salat zuhur para siswa terpaksa harus menumpang ke sekolah sebelah.
”Setiap kali mau salat zuhur dan pas ujian praktik agama itu menumpang. Kalau jadwalnya pas bersamaan tentu kami kan kesulitan,” ujarnya.
Karena keterbatasan tersebut, pihaknya lantas berkomunikasi dengan komite sekolah yang kemudian dilanjutkan rapat bersama wali murid saat tahun ajaran baru 2022.
Dari sana lah, Widodo kemudian melihat antusias wali murid yang juga menginginkan adanya musala sebagai infrastruktur penunjang kegiatan di sekolah.
Meski demikian, ia menyadari betul sesuai aturan yang ada, penarikan pungutan memang tidak diperbolehkan.
”Jadi sepenuhnya sudah di-backup sama wali murid dan pihak komite. Saya juga wanti-wanti, intinya untuk aturan yang ada memang tidak boleh ada pungutan,” jelasnya.
Soal besaran iuran yang mencapai Rp300 ribu, Widodo menuturkan, angka tersebut bersifat tidak mengikat.
Artinya terdapat wali murid yang menyumbang lebih maupun kurang dari angka tersebut.
Pihaknya mengembalikan semuanya ke kemampuan ekonomi masing-masing wali murid.
Pihaknya juga mengaku tidak ada unsur paksaan terkait hal tersebut.
”Untuk anak yang tidak mampu tidak kami tarik,” ujarnya.
Sementara itu, proses pembangunan musala sendiri sudah berlangsung. Namun, untuk saat ini terhenti lantaran anggarannya telah habis.
Disinggung soal pernyataan Ganjar yang akan meminta uang tersebut dikembalikan, Widodo mangaku siap mengembalikan jika memang hal itu perlu dilakukan.
”Kalau saya siap. Itu nanti saya kembalikan ke komite dan wali murid. Kalau wali murid nanti sepakat kami kembalikan. Tapi ini wujudnya sudah berbentuk musala. Nanti kami koordinasikan ke pihak provinsi,” ujarnya.
Phaknya juga mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait permasalahan tersebut.
Sebelumnya, persoalan ini mencuat ketika Ganjar saat berkunjung ke Rembang dan melaksanakan dialog bersama siswa di Pendapa Museum RA Kartini pada Senin (10/7).
Saat itu, orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut memanggil sejumlah siswa hingga mahasiswa ke depan.
Ganjar pun memberikan beberapa pertanyaan. Salah satunya kepada siswi dari SMKN 1 Sale.
”Sekolahnya bayar?,” tanya Ganjar.
”Bayar untuk uang Gedung,” jawab siswi berjilbab itu.
Lantaran kaget, Ganjar pun mencoba memastikan kembali.
Lalu siswi menjawab “infak,” katanya.
”Infaknya berapa?,” ganjar kembali bertanya.
Siswi itu mengatakan, bahwa setiap kelas jumlahnya berbeda-beda. Terakhir, ia mengaku membayar Rp300 ribu.
”Benar ya?,” kata Ganjar mengonfirmasi kepada hadirin.
”Iki ciri-ciri kepala sekolahe bar iki masalah karo gubernure (ini ciri-ciri kepala sekolahnya akan mendapat masalah dengan gubernurnya),” imbuhnya.
Setelahnya, Ganjar pun menegaskan bahwa di sekolah tidak boleh ada pungutan. Termasuk dalam bentuk apapun infak maupun lainnya.
”Saya pastikan sumbangan itu nanti akan di kembalikan,” tegasnya.
sumber: radarkudus
Polda Jateng, Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Sukoharjo, Polres Pati, Polres Batang, Polres Humbahas, Polda Sumut, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, AKBP Hary Ardianto, Polres Lamandau, AKBP Bronto Budiyono, Polres Banjarnegara, Kapolres Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kapolres Rembang, AKBP Suryadi
