Salatiga – Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit ditantang massa ratusan elemen mahasiswa untuk menandatangani Surat Perjanjian menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (12/9).
Diterima di Halaman Gedung DPRD Salatiga dengan cara lesehan, para pendemo membawa serta mobil pikup sebagai kendaraan komando menyeruakan aspirasi rakyat.
Gerakkan elemen mahasiswa itu terus berorasi menyindir para penguasa atas kebijakan yang dianggap tidak bersahabat dengan rakyat kecil.
Mahasiswa menyebut mereka tidak ditunggangi oleh siapa pun. Bahkan, menolak tawaran roti yang telah disiaplan dan mendesak Ketua DPRD Salatiga serta anggota DPRD Salatiga yang hadir untuk orasi meski sambil lesehan.
“Kami juga meminta Ketua DPRD membuktikan jika berpihak kepada rakyat, untuk menekan apa yang diinginkan masyarakat yakni tolak kenaikan harga BBM termasuk menandatangani nota kesepahaman,” ujar Fahmi Arsyad, salah satu perwakilan mahasiswa.
Ia pun membacakan, jika pada tanggal 12 September 2022 ini dibuat nota kesepahaman dengan DPRD selanjutnya wakil rakyat mengawal, berpihak menolak kenaikan harga BBM, dan berjanji menyampaikan 4 tuntutan hari ditandatangani bersama.
“Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami juga mendesak pemerintah melakukan penghematan anggaran birokrasi dan dialihkan untuk kepentingan rakyat. Selain itu kami merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit di hadapan para mahasiswa menyebutkan jika kewenangan (kenaikan harga BBM) bukan ada di DPRD Salatiga.
“Kita tidak memiliki kewenangan dan kami mengirim langsung ke pusat. Bicara Demokrasi bukan saling memaksakan kehendak. Karena ini adalah Lembaga, akan diagendakan ke masukkan ke masyarakat kenaikan harga BBM,” ujar Dance.
Secara pribadi, akunya, tuntutan yang sampaikan mahasiswa sangat setuju. Namun atas nama DPRD harus melalui prosedur.
“Dan akan dimasukan ke Banmus,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Salatiga Syaiful Mashud. Ketua PKB Silatiga itu meminta mahasiswa juga bisa memahami atas aturan main lembaga.
“Mahasiswa adalah gerbang terakhir menjadi keterwakilan suara rakyat. Namun mahasiswa juga harus paham, jika ada aturan lembaga yang harus dipatuhi,” terang Mashud.
Setelah sempat tarik ulur dibawa diterik panasnya matahari, desakan para pedemo berhasil meluluhkan Ketua DPRD Salatiga untuk menandatangani nota kesepahaman dengan elemen mahasiswa.
Tanpa alasan dan dihadapan saksi ratusan massa, wartawan serta pihak keamanan yang pimpin langsung Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana Dance mendatangkan Surat Perjanjian berisikan empat poin tuntutan pedemo.
“Saya tandatangani, hidup mahasiswa. Karena Saya juga pernah mahasiswa, pernah demo,” pungkas Dance.
