Pemalang – Capaian aksi pencegahan korupsi Pemkab Pemalang atau dalam istilah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut monitoring centre for prevention (MCP), mengalami peningkatan kurang lebih 9% Oktober ini.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) pendampingan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi di Aula Inspektorat Kabupaten Pemalang, Jl Pemuda Pemalang. Nara sumber yang dihadirkan dalam rakor tersebut Joko Kartiko Krisno dari Kemendagri.
“Capaian MCP per 4 September sebesar 43,43% dan per 20 Oktobermenjadi 52,85%,”kata Joko.
Menurutnya MCP terdiri atas delapan area intervensi antara
lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kemudian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan tata kelola keuangan desa.
Dari area tersebut, Pemkab Pemalang telah mencapai nilai yang baik pada dua area, yaitu perizinan dan tata kelola keuangan desa dengan capaian masing-masing 78% dan 76%. Adapun enam area lain capaiannya berada pada rentang 33 % – 60 %.
Plt. Bupati Pemalang Mansur Hidayat menyatakan capaian Pemkab Pemalang perlu ditingkatkan. “Diharapkan capaian MCP (Pemkab) Pemalang memiliki nilai yang tinggi,”kata Mansur Hidayat didampingi Kepala Inspektorat Pemalang Eko Edi Prihartanto.
Labih lanjut Mansur mengatakan OPD agar lebih rapi dalam
mencatat dan melaporkan hasil pekerjaannya. “Perlu dibuat SK (keputusan) tim admin MCP agar admin lebih bertanggungjawab,”ujarnya.
Adapun untuk mengatasi kendala yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi perangkat daerah dalam upayanya mencapai nilai MCP yang diharapkan, Mansur membuka diri untuk bersama-sama mencari solusinya.
