REMBANG – Penghapusan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) diwacanakan akan dilakukan pada November 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang, Affan Martadi menanggapi hal tersebut. Affan menyampaikan sampai sejauh ini, di tahun 2023 belum ada perubahan kebijakan.
Lebih lanjut, pihaknya akan melaksanakan sesuai instruksi dari Kemenpan-RB bahwa tenaga non ASN diberi batas sampai dengan November 2023.
“Sementara instruksi seperti itu dari Kemenpan bahwa tenaga non ASN itu di beri batas sampai November 2023. Instruksi lebih lanjut belum ada dari Kemenpan-RB,” ujar Affan.
Dalam pelaksanaannya, untuk saat ini tidak ditambahnya pegawai non ASN dikarenakan bulan November 2023 sudah ada penghapusan dari pemerintah pusat.
Pasalnya Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijelaskan bahwa di instansi pemerintah pusat dan daerah, mewajibkan pegawainya harus ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.
“Sudah pendataan non ASN sudah disampaikan ke Kemenpan-RB dan BKN. Kalau menambah tenaga non ASN usianya hanya sampai November 2023,” ungkapnya.
Sementara BKD Rembang telah mendata tenaga non ASN sebanyak 3.503 orang pada beberapa bulan lalu dengan diserahkan ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam pendataan itu, ada sejumlah problema bahwa tenaga keamanan dan penjaga sekolah tidak termasuk kategori non ASN. Hal ini dikarenakan tenaga tersebut masuk dalam kategori kegiatan atau outsourcing.
“Yang masuk pendata non ASN sekitar 3.500-an. Penjaga sekokah gak masuk pendataan, keamanan juga tidak masuk,” tandasnya.
sumber: mitrapost
