REMBANG, Jateng – Disinggung terkait masalah kemiskinan ekstrem dan rumah tidak layak huni (RTLH), Bupati Rembang Abdul Hafidz menanggapi bahwa pihaknya sudah menargetkan setidaknya ada 4 ribu unit RTLH berkurang setiap tahunnya.
Menurut data tahun 2016, terdapat 23 ribu unit rumah yang masih dalam kondisi tidak layak. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Rembang telah mengusahakan untuk menangani 17 ribu unit.
“Bukan berarti pemerintah tidak tahu, tidak peduli, tapi karena banyaknya yang harus kita tangani, sementara anggaran terbatas,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati Hafidz juga menyampaikan, penggunaan dana desa untuk penanganan RLTH akan dioptimalkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup), dana desa bisa berkontribusi sebanyak minimal 10 rumah.
Baca Juga : Tenggelam di Sungai Silugonggo, Warga Rembang Belum Juga Ditemukan
“Khusus dana desa melalui Peraturan Bupati (Perbup), minimal 10 rumah dari dana desa. Kalau 287 desa, berarti 2.870,” imbuhnya.
Ia juga memastikan Pemkab dan Dewan selalu mengawasi jalannya program pengentasan kemiskinan ekstrem dan RLTH di Rembang. Saat ini, Pemkab Rembang pun secara aktif melobi ke tingkat provinsi dan pusat, serta swasta untuk mendapat lebih banyak sumber dana.
“Saya mohon data-data yang masih sisa ini disampaikan, kita akan carikan sumber anggarannya,” pungkas Bupati Hafidz.
sumber: mitrapost
Polres Sukoharjo, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Humbahas, Polda Jateng, Jateng
