REMBANG, Jateng – Ratusan Guru TK (Taman Kanak-Kanak) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Rembang akan menyampaikan aspirasinya dengan mengajukan 7 (tujuh) tuntutan ke Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) RI.
Guru TK yang berjumlah sekitar 300 orang lebih tersebut disambut DPP Barisan Penjaga (BAJA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) setibanya di Lapangan Parkir Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023) dini hari. Penyambutan ini sebagai bentuk komitmen dari Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Pada kesempatan itu, Ketua Persatuan Guru TK Non PNS se-Kabupaten Rembang, Zulaikah mengungkapkan tujuh poin tuntutan yang akan disampaikan kepada Anggota Dewan.
Salah satunya mendesak agar para guru bisa mengikuti inpassing untuk guru non PNS, sehingga kesejahteraan akan lebih meningkat. Diketahui, inpassing merupakan penyetaraan guru non PNS, sehingga nantinya akan sama seperti guru pegawai negeri, termasuk gaji maupun tunjangan.
“Tuntutan dari kami itu diantaranya ada tujuh poin ya, poin yang pertama minta dibuka kembali penyetaraan SK inpassing guru bukan pegawai negeri sipil maupun penilaian angka kreditnya yang sudah ditutup di tahun 2019 mohon dibuka lagi,” ungkapnya.
Poin kedua, kata Zulaikah, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk dibuka formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Guru TK yang berada di sekolah swasta. Poin ketiga yaitu meminta kepada pemerintah untuk proses pendidikan profesi guru dipermudah. “Karena kami sudah teruji dengan tugas dan tanggung jawab kami,” katanya.
Keempat, Zulaikah mengatakan ratusan Guru juga menagih janji pemerintah akan tunjangan untuk Kepala Sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) atau Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS).
“Kelima, saya kira nanti ada program apa lah dari pemerintah sehingga kesejahteraan kami guru Taman Kanak-Kanak, khususnya untuk guru PAUD bisa terakomodir dan bisa terlayani,” kata Zulaikah.
Kemudian, Zulaikah juga mengungkapkan bahwa tugas guru TK khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlalu berat sehingga diharapkan kesejahteraannya setara dengan PNS. Apalagi, PAUD merupakan dasar dari pendidikan selanjutnya.
“Karena memang tugas kami terlalu berat ya untuk mengemban tugas pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini ini. Bagaimanapun pendidikan adalah bagian dari pembangunan bangsa, dan kami PAUD sadar bahwa PAUD adalah dasar dari pendidikan selanjutnya,” ungkapnya.
Terakhir, Zulaikah berharap agar aspirasi yang akan disampaikan kepada Anggota Dewan bisa direalisasikan. “Harapannya, kami bisa diterima dengan baik, kami bisa menyampaikan aspirasi kami, usulan-usulan kami, dan usulan-usulan kami bisa direalisasikan, dikabulkan. Harapan kami juga seperti itu, jadi (pemerintah) tahu lah keluh kesah kami di bawah.”
Sementara itu, Ketua Divisi OKK DPP BAJA Perindo, Sutrisno, SH.MM yang menyambut kedatangan ratusan guru di Masjid Istiqlal tersebut merasa terpanggil untuk membantu ratusan Guru TK Non PNS yang tiba dini hari yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR RI.
Lebih lanjut, Sutrisno pun memberikan dukungan kepada para ratusan Guru TK Non PNS itu agar aspirasi yang dibawa dari Rembang bisa tersampaikan pada Anggota Dewan.
Selain itu, Sutrisno mengungkapkan hal ini sesuai dengan tujuan Partai Perindo yang diterima dengan tangan terbuka oleh semua kalangan ini identik sebagai partai yang inklusif bagi WNI yang ingin berjuang untuk Indonesia sejahtera. “Memberikan dukungan apa yang mereka perjuangkan di DPR RI nanti semoga dilancarkan sesuai tujuannya.”
sumber: okezone
Polres Banjarnegara, Kapolres Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, Polres Rembang, Kapolres Rembang, Pemkab Rembang, Kabupaten Rembang, Rembang, AKBP Hendri Yulianto, Hendri Yulianto, AKBP Dandy Ario Yustiawan, Dandy Ario Yustiawan, Polda Jateng, Jateng, PoldaJawaTengah, JawaTengah, Polri, Batang, Pati, Polisi
