Pati – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati baru mencapai 81,7 persen dari total anggaran belanja Rp 2,8 triliun. Persentase ini kumulasi hingga akhir November 2022 atau 11 bulan masa APBD 2022.
Itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan IV 2022 di Ruang Pragolo, Senin (19/12/2022) kemarin.
’’Untuk serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Pati mencapai 81,7 persen dari total anggaran belanja Rp 2,8 triliun per 30 November 2022,’’ ujar Henggar.
Ia menyebut ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pati yang serapan anggarannya tergolong rendah. Yakni, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Pati, Dinas Ketahanan Pangan Pati, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pati.
Adapun OPD dengan serapan anggaran tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Inspektorat Daerah, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
’’Tentunya apa yang telah dilakukan patut saya apresiasi, karena telah berusaha untuk memenuhi capaian. Untuk ke depannya diharapkan dapat dijadikan bahan evalusi apakah target yang kita pasang terlalu rendah atau sebaliknya,’’ tutur Henggar.
Henggar menilai beberapa OPD serapan anggarannya masih rendah, lantaran adanya perubahan anggaran dan kebijakan penanganan inflasi.
’’Kompensasi terkait kenaikan BBM. Kebijakannya harus ada dua persen dari Dana Transfer Umum masuk untuk penanganan itu. Nilainya sebesar Rp 5,7 miliar dan terdistribusi di beberapa OPD,’’ kata dia.
Ia pun berharap Desember ini, serapan anggaran bisa digenjot. Menurutnya, ini penting agar program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
