Batang – Menyukseskan Pemilu Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang menggelar rapat koordinasi dan mensosialisasikan pembentukan Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dan Pemuktakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 berlangsung di Hotel Dewi Ratih, Kabupaten Batang, Senin (28/11/2022).
Adapun Badan Ad Hoc yang dimaksud adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Batang meminta dukungan Pemkab Batang baik dari segi anggaran, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga keamanan wilayah.
Ketua KPU Batang Nur Tofan mengatakan, sosialisasi ini kita ingin bersinergi bersama Pemkab maupun pihak Kepolisian dan TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2024, baik dari segi sarpras keamanan wilayah hingga data-data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Bahwa sosialisasi hari ini kita mengundang semua kepala desa untuk meminta dukungan terkait sarana perkantoran sesuai tupoksi dan kewenangan kepala desa untuk sekretariatan PPS. Sebabnya, sekretariat itu dibuka berdasarkan SK Kepala Desa.
“Karena ada beberapa yang perlu dukungan dari desa, misalnya dukungan operator data kependudukan terkait data pemilih di desa, kemudian Linmas di kantor desa dan kecamatan untuk menjaga logistik termasuk sarana penyimpanan logistik sebelum sampai tempat pemungutan suara,” jelasnya.
Selain itu, kita juga mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Batang dengan total 503 peserta dalam kegiatan kali ini.
“Kegiatan ini untuk memantapkan, kami mengundang seluruh elemen masyarakat Batang, untuk bersama-sama mengawal suksesnya Pemilu serentak 2024, kemudian dilanjutkan dengan Pilkades serentak 2024,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan, pihaknya siap bersinergi menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Peran Pemkab dalam pelaksanaan Pemilu sudah dipersiapkan sesuai ketentuan mulai dari SDM pembentukan PPK, serta sarana prasarananya seperti ruang gedung yang akan digunakan untuk sekretariat.
“Pemkab juga sudah persiapkan anggarannya melalui APBD 2023 dan 2024, sesuai perundang-undangan dan tidak duplikasi alokasi Pemprov maupun pusat,” terangnya.
Dukungan lainnya, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus melakukan perekaman e-KTP terkait pemilih pemula juga data pemilih sesuai dengan fakta.
“Sumber daya akan dikelola Disdukcapil termasuk terkait perekaman e-KTP pemilih pemula, untuk data ini juga mohon KPU bisa setiap saat mengupgrade data diperbaharui sesuai kondisi terakhir divalidasi,” ujar dia.
Ia juga meminta, semua Forkopimda melakukan pemantauan perkembangan politik, secara bersama-sama.
“Dimana daerah yang rawan politik, potensi rawan, wajib dilakukan pemantauan agar tidak menimbulkan problem sehingga pelaksanaan pemilu bisa aman dan lancar,” pungkasnya.
