BANJARNEGARA – Nyaris tiga perempat wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan terjadinya bencana.
Mengantisipasi dan menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara, Pj Bupati Tri Harso Widirahmanto mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana ( FPRB) Kabupaten Banjarnegara .di Pendapa Dipayudha Adigraha, Jumat (18/11/2022).
FPRB yang diinisiasi BPBD Banjarnegara ini menjadi salah upaya penguatan dalam antisipasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara.
Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengukuhkan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Banjarnegara di Pendapa Dipayudha Adigraha, Jumat (18/11).
Forum ini beranggotakan berbagai unsur dari Organisiasi Perangkat Daerah ( OPD), dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan relawan.
FPRB diharapkan bisa menjadi sarana koordinasi konsolidasi dan kerja sama seluruh pihak, terutama dalam mengkaji, memberikan masukan sebagai rekomendasi dalam pengambilan langkah dan kebijakan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Banjarnegara.
“Kami harap forum ini dapat melaksanakan tugas dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalisir resiko dan adanya korban ketika terjadi bencana,” kata Tri Harso.
Lebih lanjut Tri Harso mengatakan bahwa 73,38 persen wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan terjadinya bencana.
Selain itu, ujar Tri Harso, selama kurun waktu dari bulan Januari hingga Oktober 2022 sudah terjadi 342 kejadian bencana, antara lain tanah longsor, angin kencang, gempa, banjir dan kebakaran.
“Seperti kita ketahui bersama ketika musim hujan turun, banyak wilayah yang mengalami bencana tanah longsor. Mulai November sampai Desember kita menetapkan tanggap darurat di Kabupaten Banjarnegara,” papar Tri Harso.
Tri Harso menambahkan, dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dibutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat.
Tak lupa dia juga berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada TNI, Polri dan para relawan yang telah membantu pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangan kebencanaan.
