PEMALANG – Capaian aksi pencegahan korupsi Pemkab Pemalang, atau dalam istilah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut monitoring centre for prevention (MCP), mengalami peningkatan kurang lebih 9persen Oktober ini.
“Capaian MCP per 4 September sebesar 43,43persen, dan per 20 Oktober menjadi 52,85persen,” ungkap narasumber dari Kemendagri, Joko Kartiko Krisno di hadapan peserta rapat koordinasi (rakor) pendampingan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi, yang diadakan di Aula Inspektorat Kabupaten Pemalang, Jum’at (21/10/2022).
Joko melanjutkan, MCP terdiri dari 8 area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan tata kelola keuangan desa.
Dari 8 area tersebut, Pemkab Pemalang telah mencapai nilai yang baik pada dua area, yaitu perizinan dan tata kelola keuangan desa, dengan capaian masing-masing 78persen dan 76persen. Adapun 6 area lainya, capaiannya berada pada rentang 33 persen – 60 persen.
Menyikapi hal tersebut, Plt. Bupati Pemalang Mansur Hidayat menyatakan capaian Pemkab Pemalang perlu ditingkatkan. “Diharapkan capaian MCP (Pemkab) Pemalang memiliki nilai yang tinggi,” harap Plt. Bupati tersebut.
Mansur juga mengungkap beberapa arahanya untuk mencapai harapannya itu.
“OPD agar lebih rapi dalam mencatat dan melaporkan hasil pekerjaannya, perlu dibuat SK (keputusan) tim admin MCP, agar admin lebih bertanggungjawab,” perintahnya.
Guna mengatasi kendala yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi perangkat daerah (OPD), dalam upayanya mencapai nilai MCP yang diharapkan, Plt. Bupati juga membuka diri untuk bersama-sama mencari solusinya.
