SUKOHARJO, Jateng – Lima SMP negeri di daerah pinggiran masih sepi peminat hingga menjelang akhir waktu pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2023. Hal itu sudah terjadi selama tiga tahun terakhir.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Heru Indarjo mengungkapkan, menjelang berakhirnya PPDB SMP negeri, Rabu (5/7/2023) mendatang, lima sekolah di daerah pinggiran belum bisa memenuhi jumlah rombongan belajar.
”SMP N 3 Bulu, SMP N 4 Nguter, SMP N 2 Bendosari, SMP N 3 Bendosari, dan SMP N 3 Weru masih kekurangan peserta didik,” kata Heru Indarjo, kemarin (2/7/2023).
Heru menjelaskan, bahkan untuk memenuhi satu rombongan belajar (32 peserta didik) saja, lima SMP negeri tersebut kesulitan. Salah satu alasannya adalah akses ke lima sekolah yang sulit. ”Ya karena letak geografisnya, jumlah penduduk dan adanya sekolah swasta,” katanya.
Pihaknya sudah meminta kepala sekolah melakukan inovasi kegiatan belajar mengajar supaya tidak monoton. Sehingga menarik kepercayaan masyarakat agar menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tersebut.
”Salah satunya religius dan disiplin. Supaya ada minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah mereka,” katanya.
Padahal, untuk wilayah Gatak dan Baki misalnya, banyak siswa yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Justru kemudian bersekolah di sekolah swasta atau keluar daerah.
”Untuk relokasi, belum kepikiran. Karena ada biaya yang besar dan ada kendala sumber daya manusia,” ujar Heru.
Hal yang sama dialami oleh sejumlah SD negeri. Pihaknya sudah merencanakan melakukan regrouping. Saat ini, dilakukan kajian sekolah yang akan dilakukan regrouping.
”Namun kami harus teliti dulu karena kita tidak bisa serta merta regrouping. Kami harus ada peraturan bupati, assesmen kepala sekolah dan sekolahnya,” kata Heru.
Menurut Heru, nanti kemungkinan 2024 baru akan dilaksanakan regrouping, namun baru untuk tingkat SD. Hal itu dilakukan karena muridnya sedikit dan pemborosan anggaran.
”Terkadang total siswa hanya ada 12-30 siswa dari kelas I-VI. Bahkan ada yang satu kelas hanya dua siswa. Jumlah ini kalau dilihat dari operasional kami kan tidak memungkinkan, ya boros. Dari sisi operasional tidak mampu. Karena pertama kami kan tidak boleh menarik biaya dari orang tua siswa. Pengembangan kami juga susah karena dana BOS-nya kan diambilkan dari jumlah siswa,” bebernya.
Maka, ke depan akan dikembangkan sekolah unggulan berbasis nasionalis religius. Harapannya dari sisi agama dan nasionalis terpenuhi dari ilmu akan lebih mantap.
”Nantinya di setiap kecamatan ada, paling tidak akan ada 12 sekolah unggulan, satu sekolah di setiap kecamatan,” tandasnya. (aslama)
Sumber: radarsolo.jawapos.com
Polda Jateng, Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Rembang, Polres Sukoharjo, Polres Pati, Polres Batang, Polres Humbahas, Polda Sumut, Kapolres Sukoharjo, AKBP SIGIT, AKBP Hary Ardianto, Polres Lamandau, AKBP Bronto Budiyono, Polres Banjarnegara, Kapolres Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kapolres Rembang, AKBP Suryadi
